visitaaponce.com

PRESIDEN Joko Widodo membantah pernyataan yang menyebut bahwa upaya hilirisasi komoditas sumber daya alam hanya memberikan manfaat pelaku usaha besar atau investor asing saja.

Kepala Negara menjelaskan, manfaat yang diterima oleh masyarakat atau negara memang tidak dirasakan secara langsung ketika barang diolah atau dijual.

Baca juga: Jokowi: Semua Komponen Mobil Listrik Ada di Indonesia

Keuntungan baru akan dirasakan ketika perusahaan-perusahaan pengolah tambang atau pangan sudah memperoleh pembayaran dari apa yang mereka ciptakan.

Sebagai contoh adalah industri nikel. Ketika komoditas itu dijual ke luar negeri dalam bentuk mentah, uang yang diperoleh hanya Rp17 triliun.

Namun, ketika larangan penjualan materi mentah diterapkan, jumlah dana yang dikantongi mencapai Rp450 triliun.

Dari situlah, sambung Jokowi, pemerintah dan masyarakat akan memperoleh manfaat.

"Negara akan mendapatkan berlipat-lipat dari pajak perusahaan, pajak karyawan, royalti, penerimaan negara bukan pajak, dan bea ekspor," ujar Jokowi saat membuka Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Rabu (22/2).

Uang tersebut kemudian masuk ke APBN dan digelontorkan lagi untuk melakukan pembangunan, untuk diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, disalurkan kepada daerah dalam bentuk dana desa.

Yang lebih penting lagi, dari pembangunan pabrik-pabrik untuk mengolah sumber saya alam di Tanah Air, lapangan-lapangan kerja baru menjadi tersedia.

"Sehingga kalau ekosistem besar ini kita dapatkan dan sudah bertelur, tinggal kita ambil. Ini konsep besarnya. Jangan sampai ada yang berpendapat bahwa ini hanya untuk perusahaan besar. Kita pun juga mendapatkan manfaat," tegasnya.

Sebelumnya, ekonoma Faisal Basri mengkritik kebijakan hilirisasi yang digalakkan Jokowi. Ia menyebut program itu hanya memberi manfaat kepada perusahaan asing terutama asal Tiongkok. (OL-6)