visitaaponce.com

Kejahatan Digital Keuangan Meningkat, Apa yang Harus Dilakukan

Kejahatan Digital Keuangan Meningkat, Apa yang Harus Dilakukan?
Terjadi peningkatan ancaman kejahatan digital seperti scam, fraud, phishing dan pencucian uang di Indonesia(Dok.freepik)

PENINGKATAN ancaman kejahatan digital seperti scam, fraud, phishing dan pencucian uang di Indonesia mengharuskan semua pemangku kepentingan bekerja sama dalam melawan kegiatan-kegiatan kriminal itu. Sebab hal itu tidak saja merugikan individu tetapi juga mempengaruhi ekonomi Indonesia.

“Para penjahat siber menggunakan kemajuan teknologi untuk melancarkan serangan-serangan canggih bidang keuangan. Dari skema-skema penipuan ke percobaan phishing, landskap kejahatan siber di bidang keuangan di Indonesia berkembang dengan cepat sehingga membutuhkan respons yang terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan,” ujar Peneliti Muda Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Nidhal, Kamis (16/5).

Dijelaskannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sekitar 1.730 konten penipuan online selama periode 2018–2023. Kerugian bagi para korban pun mencapai Rp18 triliun rupiah. 

Baca juga : Pasar Modal Indonesia Pecah Rekor! Catat Jumlah Saham Tertinggi

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa kasus penipuan di Indonesia terus meningkat. Tercatat dari 7.899 laporan tindakan mencurigakan terkait penipuan di tahun 2018 telah meningkat menjadi 37.228 di pertengahan tahun 2023.

Sementara di sektor keuangan, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penipuan di sektor jasa keuangan sejak tahun 2018-2022 mencapai Rp123,51 triliun, dengan jumlah pengaduan mencapai 13.064 pada 2023.

OJK saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan (RPOJK) tentang Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (SIPELAKU) yang akan memfasilitasi shared database terkait kejadian fraud yang terjadi di sektor jasa keuangan. Tujuannya untuk meminimalisir risiko serta memastikan stabilitas di seluruh sektor.

"Badan-badan pemerintah, penegak hukum, lembaga keuangan, pakar keamanan siber dan masyarakat umum harus bergandeng tangan untuk meningkatkan keamanan siber, kesadaran mengenai risiko potensial yang ada dan menerapkan strategi yang efektif dalam mencegah, mendeteksi dan mengatasi ancaman-ancaman di bidang keuangan ini secara kolektif," tambah Nidhal.

Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk memerangi kejahatan digital di sektor keuangan. Sehingga masyarakat bisa merasa tenang dan pembangunan ekonomi pun terus berlanjut. (Van/Z-7)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat