visitaaponce.com

PUSAT Perbukuan dan Kurikulum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan segera menyiapkan pedoman dan panduan terkait materi penanggulangan resiko bencana dalam perspektif kurikulum 2013. Kepala Pusat Perbukuan dan Kurikulum Awaluddin Tjalla menjelaskan bahwa materi-materi yang ada masih menggunakan kurikulum 2006 sehingga harus disesuaikan.

"Modul manajemen tentang bencana di Pusat Perbukuan dan Kurikulum telah dibuat sejak 2010 menggunakan kurikulum 2006 dengan dukungan UNDP. Bahan modul untuk pelatihan pengurangan resiko bencana dalam sistem pendidikan dibagi jenjang SD, SMP dan SMA/SMK," ujar Awaluddin ketika dihubungi Media Indonesia, Rabu (26/12).

Baca juga: Korem Garuda Putih Galang Dana Buat Korban Tsunami

Modul itu, imbuhnya, diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam bentuk sosialisasi pada beberapa sekolah, tetapi bukan dalam bentuk mata pelajaran khusus, melainkan dalam bentuk tematik pada mata pelajaran dan juga muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Awaluddin menjelaskan, untuk memasukan muatan itu dalam mata pelajaran khusus, agak sulit apabila dilihat dari beban mata pelajaran yang sudah ada saat ini. Jika harus ditambahkan lagi dengan mata pelajaran khusus kebencanaan, akan berpengaruh pada jumlah jam bejalar yang harus diampu oleh para guru. "Maka materi itu dimasukan dalam tematik misalnya bahasa Indonesia ada materi-materi kebencanaan," terangnya.

Menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo, bahwa kebencanaan harus masuk dalam kurikulum, menurutnya hal itu dapat dilakukan dan berlaku secara nasional yakni mengintegrasikan materi tersebut dalam mata pelajaran yang sudah ada, bentuknya tematik terkait penanganan penanggulangan risiko bencana.

Sedangkan untuk daerah-daerah yang rawan terjadi bencana seperti Palu, Sulawesi Tengah, terangnya, materi itu bisa dimasukan secara spesifik dalam muatan lokal yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.

"Secara prespektif bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran dan berbentuk tematik, maka dapat diberlakukan secara nasional. Namun secara spesifik untuk daerah tertentu sudah ada muatan lokal memang kewenangan pemerintah daerah sehingga konteksnya disesuaikan dengan kebutuhan daerah," paparnya.

Pihaknya, terang Awaluddin, akan segera menyiapkan panduan agar materi itu dapat dimasukan dalam kegiatan intrakulikuler melalui mata pelajaran yang ada ataupun ekstrakulikuler seperti kepramukaan ataupun pelatihan. "Kami akan segera berkoordinasi dengan daerah melalui dinas pendidikan," tukasnya.

Seperti yang telah diberitakan Media Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar penanggulangan risiko bencana harus masuk dalam kurikulum pendidikan. Hal itu ia tegaskan karena Indonesia negara yang rawan terjadi bencana seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, tsunami menerjang daerah pesisir Selat Sunda dan korban jiwa mencapai 340 orang di tiga daerah terdampak yakni Pandeglang, Serang, Banten serta Lampung Selatan. (OL-6)