visitaaponce.com

BADAN Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati nilai rancangan APBD tahun 2024 sebesar Rp81,7 Triliun.

Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai penerima APBD tahun 2024 terbesar, akan fokus menjalankan program prioritas terkait pendidikan, kesehatan, serta pengentas kemiskinan melalui tiga SKPD.

Untuk Dinas Pendidikan DKI Jakarta sendiri dialokasikan Rp17,4 triliun diantaranya segera merealisasikan dan mendorong kajian mengenai sekolah unggulan untuk siswa tidak mampu di setiap wilayah, serta menyelesaikan ijazah yang ditahan pihak sekolah.

Baca juga : 

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Agus Ramdani menjelaskan bahwa alokasi tersebut nantinya terfokus pada program yang akan dijalankan. Pertama yakni peningkatan kualitas lulusan SMK melalui sertifikasi paket C.

Baca juga : 

“Jadi biar mereka lulus SMK bisa langsung bekerja hingga akhirnya,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (5/11).

Kedua, pihaknya juga fokus dalam bantuan sosial pendidikan bagi siswa kurang mampu dan terakhir sarana prasarana pendidikan seperti pemeliharaan sekolah-sekolah milik pemprov DKI Jakarta.

Selain itu Agus juga menjelaskan, setiap tahunnya anggaran yang dialokasikan ke Dinas Pendidikan tersebut hampir 60 persennya dikeluarkan untuk belanja pegawai dan gaji guru.

“Coba hitung DKI itu ada 2008 Sekolah Negeri, dan disitu ada guru-guru yang harus dibayar,” jelasnya.

DPRD Dorong Pemprov Gratiskan Sekolah Swasta

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Agus Ramdani mengatakan pihaknya perlu membuat kajian lebih lanjut. Pasalnya antar sekolah swasta di Jakarta memiliki model pembiayaan yang berbeda satu sama lain.

“Sedang kajian bersama tenaga ahli untuk mencoba menetapkan ini, kan ada proses, apa yang disampaikan di Komisi E kami merespon ini kan aspirasi,” jelasnya.

Sebelumnya, usulan ini dipaparkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Golkar Basri Baco. Saat itu dirinya tengah menyoroti terkait program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran. Ia mengatakan lebih baik jika dana KJP dialihkan ke program sekolah gratis.

"Komisi E dan Dinas Pendidikan sedang menghitungnya ternyata dengan KJP kita setop kita alihkan saja ke sekolah gratis tidak ada lagi permasalahan ini, karena apa KJP tidak tepat sasaran tidak sama rata dan adil," jelasnya kepada Media Indonesia, Jumat (4/8).

Menurutnya, jika program sekolah gratis sekolah negeri maupun swasta khusus level C dan D tidak adanya lagi keluhan yang dirasakan warga serta tidak ada anak yang putus sekolah. Lebih lanjut Politisi Golkar itu juga mendapati laporan dari warga yang tidak mendapat program KJP.

"Fakta di lapangan ada satu keluarga 4 anaknya dapat dan ada keluarga yang satu pun tidak dapat. Dan ini tidak adil," ujar Basri. (Z-8)