Komisi IV Banjir Bandang di Sumbar Akibat Pemerintah Tak Kontrol Kawasan Hutan Lindung
![Komisi IV: Banjir Bandang di Sumbar Akibat Pemerintah Tak Kontrol Kawasan Hutan Lindung](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/05/d53af4a0c3bda59d31269e1e9632380b.jpg)
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Hermanto, berpendapat bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terjadi karena pemerintah tidak melakukan kontrol secara terukur terhadap pengelolaan hutan lindung dan konservasi.
“Di kawasan hutan lindung yang tidak diperuntukan bagi bangunan fisik, kini marak dengan bangunan,” ungkap Hermanto, di Jakarta, Jumat (17/5).
Hujan lebat yang mengakibatkan banjir bandang di beberapa titik di wilayah Sumbar, menurut Hermanto, terjadi karena aktivitas berupa tambang liar, perambahan hutan, illegal loging dan bangunan liar. “Bencana galodo yang terjadi di kawasan Agam dan Tanah Datar pekan lalu telah mengakibatkan korban tewas penduduk setempat,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Baca juga : BMKG: Dilewati Awan Afrika, Hujan di Sumbar Lebih Ekstrem dan Memicu Bencana
Atas berbagai bencana yang terjadi tersebut, Hermanto minta agar Pemerintah melakukan pengawasan yang ketat.
“Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi”, pungkas legislator dari Dapil Sumbar I itu.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumatera Barat (Sumbar) sebanyak 67 orang. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan, jumlah korban bertambah setelah tim gabungan pencarian menemukan jenazah warga di sejumlah titik di lokasi terdampak.
Baca juga : Update Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumbar, 40 Meninggal, 13 Masih Hilang
“Kami maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan,” ujar Suharyanto dalam keterangannya, Kamis (16/5).
Saat ini, kata Suharyanto masih terdapat 20 warga yang dilaporkan hilang akibat bencana banjir lahar dari Gunung Marapi tersebut. Selain itu, tercatat asa 44 korban luka-luka yang menjalani perawatan, dan 989 keluarga mengungsi sementara di posko darurat karena kediamannya rusak diterpa banjir.
“Kami semua di sini, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya bekerja bersama-sama, termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Di mana kami terus lakukan sampai bapak ibu ahli waris mengatakan stop baru kami berhenti,” ujar Suharyanto.
(Z-9)
Terkini Lainnya
BPBD Tasikmalaya Distribusikan Air Bersih ke Lokasi Terdampak Bencana
Kali Kobe Meluap, Satu Desa di Halmahera Tengah Terendam Banjir
7 Orang Tewas akibat Bencana Tanah Longsor di Mimika Papua Tengah
Gerak Cepat BPJN Tangani Dampak Bencana Alam Diapresiasi Komisi III DPRD Maluku
Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi Akibat Banjir, Gorontalo Tanggap Darurat
7 Desa di Buton Utara Terendam Banjir
12 Tewas Akibat Jembatan Roboh di Shanxi
Hakim MA dan Masyarakat Peradilan Bantu Korban Banjir Bandang Sumbar
Korban Banjir Sigi Butuh Bantuan Logistik
119 Hektare Sawah Rusak Akibat Banjir di Parigi Moutong
Bantuan Kemanusian untuk Korban Banjir Bandang Parigi Moutong Terus Mengalir
Parigi Moutong Tetapkan Status Tanggap Darurat, Delapan Desa Terdampak Banjir
Pezeshkian dan Babak Baru Politik Iran
Hamzah Haz Politisi Santun yang Teguh Pendirian
Wantimpres jadi DPA: Sesat Pikir Sistem Ketatanegaraan
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap