visitaaponce.com

RIBUAN pengunjuk rasa bernama Rompi Kuning melakukan gerakan yang mengecam kebijakan pemerintah Prancis pada Sabtu waktu setempat. Aksi protes dilancarkan berturut-turut selama 21 minggu terakhir.

Otoritas berwenang diketahui bersiap untuk meluncurkan hasil latihan konsultatif nasional yang dirancang untuk mengatasi keluhan publik. Dari wilayah utara Rouen, tenggara Lyon, berikut ibu kota Paris, pengunjuk rasa turun ke jalan dengan membawa spanduk yang mengecam Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Aktivis Prancis dan Jerman diketahui berkumpul di perbatasan.

Sejumlah demonstran yang mengenakan topeng sempat bentrok dengan petugas kepolisian di wilayah Rouen. Akan tetapi, skala kekerasan tidak seperti yang terjadi beberapa pekan sebelumnya. Sebut saja kerusuhan pada 16 Maret di Paris, yang disertai aksi penjarahan toko-toko mewah di Champs-Elysees.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah pengunjuk rasa di Prancis mencapai 22.300 orang dengan 3.500 di antaranya berada di Paris. Namun, data itu diragukan kalangan demonstran. Pasalnya, angka itu merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan gerakan pada November 2018, yakni jumlah demonstran mencapai 282.000 orang. Para aktivis bersikeras terus melancarkan gerakan protes sampai tuntutan mereka dikabulkan pemerintah.

"Hal apa yang akan membuat saya berhenti protes ialah pengunduran diri Menteri Dalam Negeri, Christophe Castaner karena adanya tindakan kekerasan dari petugas kepolisian," pungkas Chaterine, seorang demonstran yang berkumpul di Paris.

Baca Juga : Protes Rompi Kuning Diwarnai Bentrokan

Pekan depan, pemerintah akan mengumumkan hasil 'Debat Nasional Utama', rangkaian pertemuan balai kota yang diadakan di seluruh wilayah Prancis guna memantau suhu perpolitikan negara. Hal itu menggiring kepemimpinan Macron yang bermasalah kembali ke jalurnya. Tujuannya ialah mengumpulkan keluhan dan memutuskan solusi. Kantor kepresidenan menyatakan presiden segera mengumumkan beberapa kebijakan pertama pada pertengahan April.

Akan tetapi, banyak aktivis Rompi Kuning mencela upaya yang dinilai sebagai penahan asap untuk mengalihkan perhatian dari gerakan protes. Sebuah jajak pendapat yang dipublikasikan Delabre pada Kamis lalu menunjukkan banyak masyarakat yang tidak yakin terhadap langkah pemerintah.

Dari 1.002 responden, sekitar 86% berpikir pendapat warga Prancis tidak akan diperhitungkan, sedangkan 79% lainnya memandang hal itu tidak akan menyelesaikan krisis politik.

Pemerintah dipandang mengalami kemunduran ketika Dewan Konstitusi Prancis menjatuhkan keputusan yang mengizinkan pihak berwenang melarang individu tertentu untuk melakukan protes. (AFP/Tes/I-1)