visitaaponce.com

JUNTA Gabon menetapkan waktu 24 bulan untuk kembali menggelar pemilihan umum (Pemilu). Pesan itu diutarakan Perdana Menteri Raymond Ndong Sima yang ditunjuk junta.

Perwira Angkatan Darat Gabon merebut kekuasaan pada 30 Agustus dan membatalkan pemilu beberapa menit setelah pengumuman Presiden Ali Bongo menang. Alasannya kemenangan itu diraih Bongo dengan cara-cara kotor.

Bongo yang berkuasa sejak 2009 menggantikan ayahnya Omar Bongo yang memerintah selama 42 tahun. Junta telah berjanji untuk mengawasi pemilu yang bebas dan adil, namun belum memberikan jadwal pasti penyelenggaraannya.

Baca juga: Junta Gabon Enggan Buru-buru Gelar Pemilu

Dalam komentar pertama mengenai kemungkinan lamanya transisi ini, Ndong Sima mengatakan "Adalah baik untuk memulai dengan tujuan yang masuk akal. Kami berharap proses ini selesai dalam waktu 24 bulan sehingga kami dapat kembali mengadakan pemilu," jelasnya.

Sementara itu Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB di Afrika tengah, Abdou Abarry, bertemu pemimpin junta dan mengatakan bahwa PBB akan membantu negara itu memulai kembali demokrasi.

Baca juga: Bukan Kudeta, Oposisi Gabon : Perebutan Kekuasaan Rezim Bongo

"Segera setelah kita tahu peta jalannya, jadwal, segera setelah pemerintahan ditunjuk, badan-badan PBB berbeda akan menghubungi dan lanjut mendukung Gabon," ujarnya setelah pertemuan itu, dalam pidato yang disiarkan televisi Gabon 24 TV.

Kudeta di Gabon, negara penghasil minyak dengan populasi 2,3 juta orang, merupakan kudeta yang kedelapan dalam tiga tahun di Afrika barat dan tengah, meski berlangsung berbeda dari perebutan kekuasaan oleh militer yang terakhir di Niger.

Tidak seperti Niger, Gabon tidak terlihat menyuarakan sentimen anti-Prancis, pro-Rusia, dan para jenderal berkuasa di Libreville telah terlihat terbuka untuk dialog dengan organisasi internasional yang ditolak oleh penguasa militer di Niamey, ibukota Niger. (AFP/Z-3)