visitaaponce.com

PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono didorong untuk mengajukan pengisian jabatan Deputi Gubernur DKI Jakarta guna membantunya dalam urusan memimpin ibukota. Sebab, selain akan memerintah Jakarta dalam dua tahun ke depan, Heru tak memiliki wakil.

Di sisi lain, jabatan deputi gubernur di empat bidang telah lama kosong. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta melalui UU No 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibukota RI dibantu oleh empat deputi gubernur dalam menjalankan tugasnya. Rinciannya adalah Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman; Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi; Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

"Kenapa saya merasa masih perlu dibantu. Itu deputi kan empat-empatnya kosong. Kemudian masih ada yang kosong pejabat pemprov. Maka hal pertama yang perlu dilakukan Pak Heru melengkapi pos itu semua terisi. Sehingga bisa menggerakkan ASN Jakarta untuk membantu Pak Heru," kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono saat dihubungi, Rabu (26/10) malam.

"Karena Pak Pj nggak punya wakil. Kalau nggak ada wakil pontang-panting juga kan. Supaya bisa bagi-bagi tugas perlu diisi deputi empat-empatnya," kata anggota DPRD DKI itu.

Dalam mengisi jabatan deputi gubernur, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta harus melakukan seleksi terbuka atau lelang jabatan. Nama kandidat deputi gubernur yang memenuhi syarat kemudian akan diajukan kepada presiden untuk disetujui.

"Saya pikir Pak Heru sudah paham terkait pengisian itu. Apakah tetap menggunakan yang kemarin atau tes ulang itu sepenuhnya Pak Heru (paham). Karena kan deputi kewenangan presiden. Itu kan SK presiden karena eselon 1. Gubernur hanya mengusulkan," imbuhnya.

Di sisi lain, jika deputi gubernur sudah terisi, Gembong menilai Heru tak perlu lagi membentuk tim ahli dari luar ASN seperti yang dilakukan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diketahui merekrut puluhan profesional untuk menjadi anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) demi mendukung kinerjanya.

"Artinya kalau sudah percaya tidak perlu ada tim. Kan gitu, nggak perlu ada TGUPP. Tapi sekali lagi ada atau tidak itu yang merasa Pak Pj. Seandainya ada pun jangan banyak-banyak. Itu saran dari Fraksi PDIP. Kalaupun ada jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu nggak kerja, arisan," tandasnya. (Put)