visitaaponce.com

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dapat mengevaluasi secara total Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Indonesia Palembang, Sumatra Selatan.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan pihaknya ke sekolah yang berbasis semimiliter tersebut, banyak kejanggalan yang temukan.

Baca juga: KPAI Nilai Ruang Kelas SMA Taruna Indonesia seperti Penjara

Dia juga menganggap Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel kurang pengawasan terhadap sekolah berasrama itu.

"Saya melihat situasi sekolah seperti apa jika memang menggunakan pendampingan pihak TNI. Saya juga menanyakan surat perintah penugasan dari kesatuannya," kata Retno, Rabu (17/5).

Baca juga: Bertambah, Siswa Taruna Indonesia Diduga Korban Kekerasan

Tak hanya itu, kata dia, pihaknya juga rundown kegiatan yang dilakukan selama masa orientasi berlangsung. Lalu susunan kepanitiaan dan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan itu.

"Hasil yang ditemukan di rundown kegiatan ternyata tidak ada long march sejauh 4 kilometer tersebut dan pelaksanaannya dilakukan setelah MOS ditutup. Artinya aksi tersebut di luar prosedur," katanya.

Baca juga: Kepala SMA Taruna Indonesia Akui Terapkan Semimiliter

Ia mengatakan, sebagai sekolah yang mengklaim menerapkan pendidikan karakter semi militer, pihaknya juga menanyakan berapa persen lulusan mereka yang masuk di Akademi Militer (Akmil) maupun Akademi Kepolisian (Akpol). Data 2018, menurut dia, ternyata tidak ada lulusan SMA Taruna Indonesia Palembang yang masuk untuk tingkat akademi. Hanya ada yang masuk ke bintara polisi (secaba).

"Itu juga berbanding terbalik dengan branding yang dijual oleh pihak sekolah semimiliter yang mana untuk persiapan masuk akademi militer maupun polisi," katanya. (X-15)