visitaaponce.com

KOMISI V DPRD Sumatra Selatan masih menunggu hasil tim investigasi untuk mengeluarkan rekomendasi terkait kematian dua siswa SMA TAruna Indonesia Palembang di masa orientasi sekolah (MOS).

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPRD dengan pihak sekolah dan Tim Investigasi dan Evaluasi dari Dinas Pendidikan Sumsel, Senin  (22/7).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Sekolah SMA Taruna Indonesia Palembang Tarmidzi Indrianto dan Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas (Kabid SMA) Dinas Pendidikan Sumsel Bonny Syafriyan. Sementara rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Sumsel Fahlevi Maizano.

"Hanya rekomendasi kami ke Diknas untuk bekerja sebaik-sebaik untuk membuat ini lebih terang secara administrasi, program kegiatan, maupun akademiknya. Semuanya harus dievaluasi," kata Ketua Komisi V DPRD Sumsel Fahlevi Maizano.

Yang pasti, Fahlevi sangat menyesalkan kepada pihak sekolah yang tidak melakukan tes kesehatan penuh atau general check up terhadap para siswanya.

Padahal, lanjut dia, sekolah tersebut sejak awal menyatakan memiliki kekhususan bagi siswa yang ingin masuk TNI dan Polri.

"Kalau mereka sudah mengkhususkan ke TNI/Polri seharusnya mereka melakukan cek kesehatan paripurna. Dan itu tidak mereka lakukan," ujar dia.

Pihak sekolah, lanjut dia, hanya melakukan tes fisik luar seperti postur, kemampuan sit up, push up, dan lari. "Seharusnya pemeriksaan secara paripurna, entah itu darah, jantung. Tapi kami belum ngomong ini kelalaian. Itu yang harus dievaluasi oleh Dinas Pendidikan," katanya.

Baca juga: Koma Enam Hari, Korban Kekerasan MOS SMA Taruna Meninggal

Saat MOS di SMA Taruna Indonesia Palembang, dua siswa meninggal dunia yakni Delwyn Juliandro, Sabtu (13/7) dan Wiko Jerianda, Jumat (19/7).

Fahlevi menjelaskan, MOS tidak boleh melibatkan kontak fisik dengan pola satu guru mengawasi hingga 10 siswa. Selain itu, tidak boleh melibatkan siswa senior.

"Senioritas hanya dilibatkan untuk kepanitian dan tidak boleh dalam kegiatan. Mereka hanya membantu menyiapkan yang dibutuhkan."

Selain itu, imbuhnya, juga harus dilihat pengakuan pihak sekolah bekerja sama dengan TN. "Apakah kerja sama dengan TNI secara perorangan atau institusi? Sejauh mana keterlibatan TNI."

DPRD, sambung dia, berharap investigasi dan evaluasi bersifat menyeluruh. Artinya akan diperiksa akreditasi sekolah maupun programnya. "Kalau memang program yang berjalan menyalahi aturan, tentu harus ada tindakan yang harus dilakukan oleh Diknas Sumsel." (X-15)