visitaaponce.com

GARAM memang masih menjadi salah satu persoalan di Tanah Air. Sebab pemerintah masih secara rutin mengimpor garam. Hal itulah yang membuat sebagian orang berpikir dan bertanya-tanya, kenapa Indonesia sebagai negara kepulauan tidak bisa menghasilkan garam.

Lalu bagaimana nasib para petani garam jika pemerintah kerap mengimpor garam. Karena itu kepedulian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada petani  garam di Cirebon, Jawa Barat dipuji Pengamat Birokrasi Varhan Abdul Aziz. Ia menegaskan apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sejatinya memang wajib dilakukan pejabat publik.

Baca juga: Pacu Kesejahteraan, Pembinaan Petani Garam Mutlak Dilakukan

Menjadi seorang pejabat publik, menurut Varhan yang juga merupakan wakil sekretaris jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (Lira) tersebut, meniscayakan sikap altruisme atau kesediaan untuk menjadikan kepentingan rakyat banyak sebagai prioritas, dibanding keperluan pribadi.

Suksesnya karir pejabat publik, menurut Varhan, seringkali berkaitan erat dengan pandangan dunia atau world view-nya dalam melihat dan memperlakukan rakyat banyak. Manakala seorang pejabat publik melihat rakyat hanya sebagai objek kebijakan yang harus mematuhi aturan yang lazimnya datang dari atas, bisa dipastikan dirinya tidak akan bisa mencapai kesuksesan hakiki.

“Mungkin target programnya tercapai, tetapi urusan dengan rakyat tidak bisa terlampau disederhanakan dengan pencapaian angka-angka target, melainkan harus bisa mengambil hati rakyat agar mereka juga merasa diperlakukan sebagai manusia, bukan semata mesin peraih target program,” kata Varhan

Menurut Varhan, secara sederhana negara demokratis pun bisa dibilang sebagai  negara yang mendengar rakyat. Sebab di negara yang menganut prinsip demokrasi, aspirasi rakyat yang disampaikan dalam beragam bentuk ekspresi di ruang publik, termasuk curhat kepada pejabat, bukan angin lalu melankan masukan yang mempertajam langkah menuju tercapainya tujuan. Semua pandangan, pendapat dan keluhan rakyat itu, pada gilirannya akan berbaur dengan ide-ide cerdas serta pengalaman kepemimpinan si pejabat yang berujung pada solusi perbaikan kualitas hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Pak Moeldoko tampak sangat mengerti akan hal tersebut. Sebagaimana keberadaan manusa dengan dua telinga dan satu mulut, yang bagi pejabat publik bisa diinterpretasikan sebagai keharusan untuk lebih banyak mendengar sebelum memberikan arah dan perintah melalui mulut,” kata Varhan.

Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, KSP Moeldoko  pada Jum'at (8/10) lalu menemui para petani garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.  Mereka mengeluhkan banyak hal, terutama berkaitan dengan harga garam yang anjlok serta rawannya kemungkinan terjadi abrasi di tepi pantai Cirebon.

"Harga garam anjlok sekali hanya Rp500 per kilogram. Kami mohon pemerintah bisa segera menetapkan harga eceran terendah (HET)," ujar salah satu petani garam bernama  Ismail Marzuki.

Setelah mendengar keluh-kesah petani garam, Moeldoko merespon dan menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani garam di lapangan. Hal itu meliputi, antara lain, kebijakan impor garam industry, serta akan adanya program revitalisasi bibir pantai utara Jawa.

Sehubungan dengan tingkat harga, Moeldoko juga berjanji untuk menyampaikan aspirasi petani garam kepada kementerian/lembaga terkait. Moeldoko tak lupa mengajak para petani garam untuk tetap optimistis, meski masih ada beragam persoalan yang harus dihadapi. (Ant/A-1)