visitaaponce.com

BUPATI Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman mengultimatum jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat segera menuntaskan pendataan jumlah siswa lulusan SD yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Pendataan itu dinilai penting agar diperoleh data akurat rata lama sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator indeks pendidikan.

"Saya ingin seluruh anak-anak yang lulus SD ataupun SMP di Kabupaten Cianjur itu harus terlaporkan kepada pemerintah. Misalnya di SD A, lulusannya berapa? Mereka melanjutkan ke SMP atau tidak? Itu harus
dilaporkan," jelas Herman, Minggu (17/7).

Upaya itu dilakukan dalam rangka menjaring data siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sehingga nanti akan diketahui juga jumlah anak usia sekolah yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. "Jangan sampai ada masyarakat Cianjur yang tidak melanjutkan pendidikan, terutama ke SMP," tegasnya.

Herman tak memungkiri laporan pendataan sudah mulai dilaksanakan. Hanya, pendataan belum dilakukan secara maksimal. "(Laporan) ada, tapi belum semuanya," imbuh Herman.

Bagi siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi, Herman mengaku pemerintah daerah siap membantu. Tapi dengan catatan sekolahnya sudah digratiskan.

"Termasuk yang melanjutkan ke sekolah swasta. Saya minta minimal kuota 5% saja untuk masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Bajunya, sepatunya, bukunya, tasnya, akan kita bantu untuk masyarakat yang tidak
mampu," ujarnya.

Menurut Herman, pendataan usia pelajar yang melanjutkan pendidikan ataupun yang putus sekolah sangat penting. Nanti pendataan itu akan menjadi parameter meningkatkan indeks pendidikan. "Pendataan ini juga bagian dari upaya meningkatkan IPM (indeks pembangunan manusia)," sebut Herman.

Karena itu, ucap Herman, peran kepala sekolah juga harus bisa aktif membantu pendataan. Para kepala sekolah, tegas Herman, jangan hanya mau duduk manis di balik meja. "Mereka harus bisa turun ke lapangan. Tanyakan ke masyarakat masih ada yang tidak sekolah atau enggak. Terus didata," pungkasnya.

Rata lama sekolah di Kabupaten Cianjur jadi sorotan para wakil rakyat di DPRD setempat. Pasalnya, elemen tersebut menjadi parameter masih jebloknya IPM Kabupaten Cianjur.

"Mengacu indikator-indikator RLS, di Kabupaten Cianjur kami mendapati masih banyak masyarakat rentang usia 25-44 tahun yang hanya lulusan SD atau kisaran kelas 1 SMP. Hal ini menyebabkan masih rendahnya indeks pendidikan yang berdampak terhadap IPM," tegas Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana, belum lama ini.

Secara angka, kata Atep, ada ribuan jiwa warga Kabupaten Cianjur yang RLS-nya masih cukup rendah. DPRD pun mendorong ada formulasi agar RLS warga Kabupaten Cianjur bisa meningkat.

"Kami sudah lakukan rapat kerja dengan Disdikpora yang dilanjutkan rapat dengan pimpinan kami dihadiri Sekda dan Asda I. Kami mengusulkan agar Cianjur bisa fokus meningkatkan sektor itu (RLS). Insya Allah akan menyumbangkan poin untuk meningkatkan IPM," pungkas legislator Fraksi Partai Golkar tersebut. (OL-15)