visitaaponce.com

KINERJA Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah memicu mosi tidak percaya dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara. 

Sejak ditunjuk Kementerian Dalam Negeri, beberapa waktu lalu, Azwardo dinilai belum mampu memberikan kontribusi yang dibutuhkan masyarakat Aceh Utara baik di tingkat sosial, ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur yang semestinya menjadi skala prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

“Terkait dengan itu, Pj Bupati, misalnya, kurang peka terhadap ancaman kekeringan yang dialami para petani yang disebabkan oleh belum selesainya proyek perbaikan bendungan Krueng Pase, yang sudah dikerjakan sejak November 2021 dan ditargetkan rampung akhir 2022. Hingga berakhirnya kontrak pengerjaan, proyek tersebut belum selesai sehingga mengakibatkan krisis air bagi persawahan seluas 8.922 hektare yang tersebar di 8 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Pada akhirnya masyarakat mengalami krisis pangan dan menambah kemiskinan,” ungkap anggota DPRK Aceh Utara dalam pernyataan sikap mereka. 

Baca juga : Anies Baswedan-Cak Imin Dominasi Suara di Papua Tengah, Aceh Utara, dan Sumatra Barat

Pernyataan sikap itu ditandatangani, sejauh ini, oleh 21 anggota dewan dan masih akan bertambah nantinya.

Mosi tidak percaya juga dilayangkan kepada Pj Bupati Azwardi Abdullah karena mencuatnya polemik terkait proses penawaran participating interest (PI) di Blok B Aceh Utara, yang menyebabkan isu itu tidak selesai hingga saat ini.

Para anggota DPRK Aceh Utara melanjutkan, Pj Bupati juga sibuk lebih banyak keluar daerah untuk menghadiri acara yang bersifat seremonial ketimbang memprioritaskan program kerja yang secara substantial bisa memperbaiki kualitas masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

“Azwardi Abdullah mengabaikan rekomendasi dari fraksi dan komisi DPRK Aceh Utara dalam sidang-sidang paripurna dewan yang ditujukan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat Aceh Utara. Karenanya, dengan kompleksitas persoalan dan sikap beliau yang tidak responsif, kami berharap Menteri Dalam Negeri menunjuk Pj Bupati alternatif yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan tidak baper (bawaan perasaan) Ketika dikritik dan diberi masukan,” pungkas pernyataan sikap itu. (RO/OL-1)