visitaaponce.com

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nandang Prihadi menyatakan pihaknya akan menerapkan sistem daring untuk pembelian tiket masuk pendakian di seluruh gunung di Indonesia. Penerapan tiket daring saat ini telah berlaku pada beberapa pendakian, antara lain pendakian di Gunung Rinjani, Gunung Merbabu, dan Gunung Gede Pangrango.

”Penerapan tiket daring itu akan meliputi juga sistem kuota, daftar hitam pendaki serta pemenuhan berkas kesehatan. Kami juga merekomendasikan pendaki menggunakan pemandu karena selain untuk memastikan keselamatan dan keamanan juga dapat mengedukasi tentang aspek keberlanjutan,” kata Nandang saat berbicara dalam dalam 1st Indonesia Mountain Tourism Conference (IMTC) di Jakarta, Rabu (28/9) yang diselenggarakan Kemenparekraf/Baparekraf dan Umum Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI).

Nandang mengingatkan, gunung termasuk wilayah yang rawan karena menjadi tumpuan berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu ketegasan dari semua stakeholder dalam menjaga dan mengelolanya.

Anggota Indonesia Sustainable Tourism Council (ISTC) Jatna Supriatna menyatakan hal senada. ”Bahkan sebagai daya tarik, Gunung api dengan letusannya bisa pedang bermata dua karena ada potensi kerusakan dan manfaat juga saat letusan terjadi. Pendakian gunung bukan hanya tentang pendakian dan adrenalin. Tetapi juga tentang sense of place yang juga termasuk di dalamnya resiliensi dan ecosystem service. Spektrum daya tariknya harus diperluas dan diperkaya sehingga akan lebih menarik bagi calon wisatawan,” ujar Jatna.

Nandang menyatakan, dalam model tiket masuk secara daring, nantinya akan tersedia fitur pembayaran, kuota pendaki, hari pendakian, pintu pendakian, dan pemenuhan syarat kesehatan calon pendaki.

Ketua Umum APGI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sedikitnya 2.000 pemandu gunung bersertifikasi yang tersebar di 21 provinsi. Di akhir acara, pihak Direktorat Wisata Minat Khusus dan Ketua Umum APGI menyepakati komitmen pengembangan wisata gunung berkelanjutan. Komitmen ini diharapkan menjadi panduan umum bagi seluruh pemangku kepentingan yaitu: Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, BUMN/ BUMD, perusahaan swasta, investor, asosiasi profesi atau industri pariwisata, pelaku pariwisata, akademisi, masyarakat/komunitas dan media di sektor pariwisata dalam berkolaborasi memajukan wisata gunung Indonesia.

Komitmen dan kontribusi yang disepakati sebagai berikut:
Menciptakan produk wisata gunung yang otentik, berkualitas dan menghargai lingkungan, sumberdaya alam serta sumber daya sosial budaya.

Menyelenggarakan aktivitas wisata gunung dengan mengutamakan Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan Kelestarian Lingkungan (CHSE).

Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten dan berdaya saing tinggi dalam industri wisata gunung. Mengembangkan manajemen usaha & investasi dalam industri hijau wisata gunung.

Mengembangkan infrastruktur, sarana dan prasarana destinasi wisata gunung hijau. Mengembangkan promosi, pemasaran dan penjualan wisata gunung berbasis ekosistem wisata yang didukung digitalisasi pelayanan

Mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan menghargai kearifan lokal dalam aktivitas wisata gunung.

Komitmen tersebut disepakati demi membangun wisata pendakian gunung yang dapat berdaya saing dan harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tanpa mengesampingkan  kesadaran akan keberlangsungan lingkungan dan kebudayaan, demi pengembangan wisata pendakian gunung berkelanjutan di Indonesia. (X-8)