visitaaponce.com

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah Agus Rahardjo mulai menunjukkan jati dirinya dengan menangkaptangan seorang anggota DPR yang diduga menerima suap dalam kasus proyek pembangunan jalan.

KPK menangkap Damayanti Wisnu Putranti, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, seusai mengikuti rapat.

Damayanti yang duduk di DPP PDIP Departemen Pertanian dan Perikanan dibawa ke Gedung KPK tadi malam sekitar pukul 21.00 WIB menggunakan mobil hitam dengan nomor polisi B 5 DWP.

Pelat nomor tersebut merupakan inisial nama Damayanti yang bertugas di Komisi V DPR.

Penangkapan perempuan kelahiran 2 November 1970 itu merupakan kasus tangkap tangan pertama era kepengurusan KPK jilid IV, di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto mengatakan, jika politikus yang tertangkap tangan tersebut terbukti melakukan suap, akan dikenai hukuman tegas berupa pemecatan seketika.

"Kami telah mengingatkan, bahkan saat di rakernas. Jika terbukti, ia akan dikenai hukuman pemecatan seketika," kata Hasto kepada Media Indonesia dini hari tadi.

Informasi dari KPK menyebutkan Damayanti ditangkap atas dugaan menerima suap dalam kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sumber menyebutkan terkait proyek pembangunan jalan di Pulau Seram, Maluku.

Pemeriksaan terhadap Damayanti akan berlangsung selama 1x24 jam sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau bukan.

"Saat ini beberapa penyidik KPK sedang mengembangkan kasus di lapangan. Kami juga segera jemput yang lain," kata sumber tanpa menyebutkan nama dimaksud.

Orang dimaksud sumber diduga anggota DPR lain yang turut serta dengan Damayanti. Pasalnya, kasus proyek jalan tersebut telah berlangsung beberapa kali yang dilakukan anggota DPR.

Selain Damayanti, petugas KPK juga mengamankan beberapa orang berikut barang bukti berupa uang tunai terkait dengan tindak pidana korupsi dengan modus suap.

Damayanti merupakan anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah IX dan bermitra kerja, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum.

Ketua KPK Agus Rahardjo saat dihubungi Media Indonesia membenarkan pihaknya telah melakukan OTT (operasi tangkap tangan).

Namun demikian, ia minta hal ini tidak disebarkan informasinya untuk menjaga konstruksi perkara.

"Kasihan anak-anak (penyelidik dan penyidik KPK) di lapangan," katanya.