visitaaponce.com

RENCANA pemberian penghargaan Bintang Mahaputra oleh Presiden Jokowi kepada Gatot Nurmantyo, menuai berbagai reaksi di masyarakat. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan penghargaan itu tidak ada yang aneh, karena memang merupakan hak Gatot sebagai mantan panglima TNI.

"Jadi ini rutin saja, bahwa ada macam-macam penilaian, biasalah, kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga, kalau diberi dibilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi, ini haknya dia," ujar Mahfud, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (5/11).

Mahfud lebih jauh menjelaskan Gatot pernah menjadi panglima TNI dan merupakan anggota kabinet. Semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai akan diganjar dengan Bintang Mahaputra Adipradana, kecuali kapolri dan panglima.

"Kapolri, panglima dan kepala staf angkatan itu meskipun tidak satu periode kalau pernah menjabat itu mendapat Bintang Mahaputra," papar Mahfud.

Ia mengatakan pemberian penghargaan ini tidak ada yang aneh. Seharusnya Agustus sudah diberikan, tapi kondisinya tidak memungkinkan mengingat banyak pihak yang diberikan penghargaan serupa termasuk tenaga medis.

"Lalu ditunda, dan dijanjikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember, " tambah Mahfud.

Menurut Mahfud, penghargaan yang akan diberikan Presiden sebanyak 30 orang, termasuk Susi Pudjiastuti, Luhut Pandjaitan, dan beberapa menteri yang sudah selesai menjabat tapi belum pernah mendapat penghargaan.

"Gatot termasuk anggota kabinet Pak Jokowi yang belum mendapat," pungkasnya. (P-2)