Presiden Jokowi Apresiasi Transparansi Komisi Yudisial
![Presiden Jokowi Apresiasi Transparansi Komisi Yudisial](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/03/68c51d74a7a7c81bc829c106ec3d27b7.jpg)
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Komisi Yudisial atas upaya membangun tradisi transparansi melalui penyampaian laporan tahunan. Lembaga tersebut, menurut kepala negara, mampu membuka diri kepada masyarakat dan menerima berbagai masukan demi memperkuat sistem peradilan di Tanah Air.
"Transparansi, partisipasi dan adaptasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Harapan publik kepada institusi negara semakin tinggi. Kita dituntut mampu memberikan pelayanan yg lebih baik, menciptakan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yg semakin profesional dan adaptif," ujar Jokowi dalam Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial yang dihadiri secara daring, Rabu (9/3/2022).
Baca juga: Presiden: Komisi Yudisial Harus Perbaiki Rekrutmen Hakim
Di tengah disrupsi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, KY harus mampu melayani dan menjawab pemenuhan hak-hak dan kepentingan masyarakat, mewujudkan independensi sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Oleh karena itu, kepala negara memastikan bahwa pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh KY untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
"Terutama dengan menerapkan pelayanan digital, seperti dalam rekrutmen hakim, laporan perilaku hakim, pengaduan online dengan aplikasi digital," tutur mantan wali kota Solo itu.
Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi langkah KY yang membangun tim penghubung demi menjembatani komunikasi dengan Mahkamah Agung. Strategi tersebut, menurutnya, bisa menjadi solusi dari persoalan perbedaan pendapat yang kerap terjadi antara kedua belah pihak.
"Ini adalah solusi manakala terdapat perbedaan pendapat, termasuk untuk melakukan pemeriksaan bersama atas laporan masyarakat dan pencari keadilan," ucapnya.
Baca juga: Siklus Pemilu Lima Tahunan tak Boleh Berhenti
Kemitraan strategis antara KY dan MA, sambung Jokowi, adalah kunci untuk menjaga marwah para hakim dalam memutus perkara. Semakin kuat hubungan kedua lembaga peradilan itu semakin sempit pula ruang gerak para mafia peradilan.
"Sehingga kita mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan yang selama ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap para hakim dan institusi peradilan," tandas Jokowi. (Pra/A-3)
Terkini Lainnya
DKPP Pecat Ketua KPU, Wakil Ketua TKN Pastikan tidak Ada Cawe-cawe Presiden
Bansos Presiden, Kerugian Negara Berpotensi Lebihi Rp250 Miliar
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden
Presiden Jokowi Dipastikan tak Hadiri Rakernas PDIP
Presiden Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia
Presiden Joko Widodo Tinjau RSUD dan Resmikan Jalan di Sultra
Indonesia Quality Tourism Fund akan Dibentuk, Dana Awal Rp2 Triliun
Tanggapi Kekhawatiran Pengusaha atas Dampak UU KIA, Presiden: Harus Hargai Perempuan, Ibu Mengandung
Kebijakan HGT untuk 7 Sektor Dilanjutkan, dari Pupuk hingga Karet
Ditanya Restu ke Kaesang Maju Pilkada, Jokowi: Tugas Orangtua Hanya Mendoakan
Presiden PKS Klarifikasi Dukungan ke Bobby Nasution di Pilgub Sumut
Menkes Sebut Aturan Turunan UU Kesehatan Rampung Agustus 2024
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap