visitaaponce.com

NasDem Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar pada Pemilu 2024

NasDem Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar pada Pemilu 2024
Sejumlah kader dan simpatisan Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengibarkan bendera partai pada 2014(ANTARA/ANDIKA WAHYU )

PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk tetap menerapkan politik tanpa mahar pada Pemilu 2024. Politisi Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi mengatakan hal itu merupakan upaya pihaknya meminimalkan praktik politik uang.

"Formulir pendaftaran (bagi bakal calon anggota legislatif) tidak perlu bayar, tidak ada jual nomor, jadi tanpa mahar," kata Gus Choi kepada Media Indonesia, Jumat (16/6).

Selain itu, Gus Choi juga menegaskan bahwa orientasi pendidikan para bacaleg ditanggung oleh NasDem. Untuk menghilangkan praktik politik uang di Indonesia, ia mengakui membutuhkan proses yang panjang.

Baca juga: PPP Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar di Pemilu 2024

Utamanya, lanjut Gus Choi, rakyat harus sejahtera secara ekonomi. Di sisi lain, pendidikan masyarakat juga perlu ditingkatkan.

"Ketika rakyat sudah tinggi secara penghasilan ekonominya, well educated, itu politik uang tidak akan terjadi lagi," tandas Gus Choi.

Baca juga: NasDem Nilai Penting Melibatkan Anak Muda dalam Partai Politik

Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap para bacaleg yang berkontestasi pada Pemilu 2024 tidak melakukan politik uang. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan temuan itu.

"Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan hal tersebut dan bisa melaporkan kepada Bawaslu," ujarnya.

Menurut Bagja, praktik politik uang paling masif terjadi pada masa tenang yang berlangsung setelah kampanye berakhir sampai hari pemungutan suara. Kendati demikian, pihaknya bakal meningkatkan pengawasan mengingat masa kampanye untuk Pemilu 2024 relatif pendek, yakni hanya 75 hari saja.

"Orang akan berlomba, karena itu, kan, sudah di ujung kan karena cuma 75 hari, berlomba meyakinkan pemilih, meyakinkan pemilih, kan, bisa dengan uang. Ini agak berbahaya karena dengan kampanye yang 75 hari maka masyarakat praktis mengambil uangnya," jelas Bagja. (Tri/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat