visitaaponce.com

GURU besar komunikasi, ahli hukum tata negara, dan kalangan pers menekankan pentingnya kemerdekaan jurnalis atau jurnalisme merdeka dalam pemilu 2024. Hal ini dinilai menjadi tantangan karena pers menjadi rujukan informasi masyarakat dan berkepentingan mengawal pemilu agar berlangsung jujur dan adil.

Poin penting itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Menguak Pengaruh Jurnalis Merdeka dalam Pilpres 2024 bertempat di sebuah hotel di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (11/11). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Video (AJV).

Guru Besar Komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad, mengatakan media harus memberikan ruang yang sama kepada setiap pasangan calon yang berkontestasi, dalam konteks ini adalah Pilpres 2024. Namun ia memahami bahwa setiap media memiliki versi penekanan masing-masing atas suatu masalah.

"Jurnalisme merdeka pasti jadi rujukan calon pemilih. Tapi masih adakah jurnalis yang merdeka? Itu kan pertanyaannya," ujar Ibnu.

"Sebagia akademisi, saya melihat normatifnya media itu (harusnya) tidak memihak kepada manapun, tapi saya menempatkan kepada version, ini versi koran A, ini koran B, jadi tidak ada yang lebih objektif, terkecuali yang betul-betul hoax. Kalau kita tempatkan sebagai version kita lebih tenang, media tersebut yang bertanggung jawab atas versinya. Jadi kita sebagai konsumen menjadi konsumen merdeka," imbuh Hamdan.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI), Jusuf Rizal, mengamini pandangan Hamdan. Menurutnya, jurnalis merdeka sulit dijumpai di era sekarang. Ia menyebut industri pers dikuasai oleh kelompok tertentu. Tantangan ini tidak hanya terjadi di Tanah Air tetapi juga pada pers di luar negeri.

Jusuf menekankan, jika kita ingin mengembangkan jurnalis merdeka, media harus kembali ke khitahnya sebagai seorang jurnalis. "Kalau kita bilang masih adakah jurnalis merdeka, paling beberapa," kata Jusuf.

Menghadapi Pemilu 2024, lanjutnya, peran jurnalis merdeka sangat dibutuhkan. Idealisme pers akan membangun bangsa dan memastikan kualitas demokrasi terjaga dan bagus. Pun, proses pemilu bisa berlangsung jurdil karena diawasi pers.

Pada kesempatan yang sama, jurnalis senior Nugroho Fery Yudho menjelaskan bahw dari zaman ke zaman kemerdekaan jurnalis atau kemandirian jurnalis selalu menjadi tantangan. Fungsi pers sebagai pilar demokrasi kerap dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti kooptasi oleh penguasa, dari era kolonial Belanda dan Jepang.

"Orang tahu bahwa pena itu lebih tajam dari pedang sehingga semua pihak, zaman Belanda ingin kooptasi pers, era Jepang juga begitu, Soekarno juga," kata Nugroho.

Nugrogo juga melihat peran jurnalisme warga yang signifikan dalam menyuguhkan informasi kepada masyarakat. Bahkan tak jarang media arus utama mengutip informasi dari jurnalisme warga yang tersebar di media sosial.

"Jujur saja, sekarang kondisinya terbalik. Banyak media mainstream belakangan ini yang mengambil (bahan) dari jurnalisme warga yang tersebar di sosial media. Ini harusnya membuat kita sadar, dan tidak berlebihan," katanya.

Sementara itu, ahli hukum tata negara PSHK, Bivitri Susanti, menyebut peran media harus ditempatkan kembali secara jujur dan adil dalam mengawasi pilpres mendatang. 

“Misalnya, kita tahu sekarang ini, meski ada KPU, Bawaslu, Panwaslu, banyak poster dan baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah bertebaran, meski belum masuk masa kampanye, media mestinya harus bisa menyikapi kondisi ini," tegas Bivitri.

Dalam kaitan dengan profesi wartawan di AJV, Bivitri mengusulkan harus ada self regulation yang mengatur para anggotanya. "Agar wartawan AJV bisa bekerja lebih profesional dan mandiri, sehingga free and fair election dalam pilpres nanti bisa diterapkan,“ ujar Bivitri. 

Kegiatan diskusi dirangkaikan dengan acara pelantikan pengurus Aliansi Jurnalis Video (AJV) periode 2023-2026. Chandra Nazirun terpilih sebagai Ketua Umum, Rully Nasrullah sebagai Sekjen, dan Puput Nurmawarni sebagai Bendahara Umum.

Dalam sambutannya, Dewan Pembina AJV Gilang Iskandar menyatakan harapannya agar pengurus baru dapat menjalankan tugas dengan lebih baik lagi dan mencerahkan bangsa. (Z-6)