visitaaponce.com

Penempatan Jabatan Pimpinan BUMN Perlu Mempertimbangkan Kompetensi

Penempatan Jabatan Pimpinan BUMN Perlu Mempertimbangkan Kompetensi
Pengamat pemerintahan dari Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina(Dok)

MENTERI BUMN Erick Thohir dinilai perlu melakukan pembenahan di lingkup BUMN. Pengamat pemerintahan dari Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina menuturkan BUMN perlu berbenah dari serangkaian kasus korupsi dan pengelolaan keuangan yang buruk berujung bangkrut. 

Silfester juga menyebut Erick Thohir perlu menunjuk personil yang kredibel untuk ditempatkan di pucuk pimpinan beberapa perusahaan BUMN. Penunjukan tersebut bisa dilakukan di kalangan pendukung TKN ataupun bukan asalkan figur yang ditunjuk masih memiliki kompetensi. 

"Sebenarnya masih banyak teman-teman yang berjuang itu yang sejak memenangkan pak Jokowi sejak 2014 dan 2019 hingga yang memberikan dukungan saat Pak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024 yang belum atau tidak masuk ke dalam Pemerintahan atau BUMN,” ujar Silfester dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (14/6). 

Baca juga : Sambut Hari Kebangkitan nasional, Karyawan BUMN Jalankan Program Relawan Bakti BUMN

Silfester menjelaskan bahwa penempatan jataban pimpinan BUMN perlu mempertimbangkan sisi kompetensi, profesional dan anti korupsi demi memajukan BUMN. Sayangnya, penunjukan Komisaris/Direksi dari TKN Prabowo Gibran dan Timses Jokowi dalam rangka dibayangi oleh kasus korupsi dan KKN.

Hampir sebagian besar BUMN terjadi korupsi,banyak BUMN menuju kebangkrutan dan tidak Sanggup membayar rekanan dan investasi BUMN di perusahaan swasta yang tidak tepat sehingga merugi . 

“Seperti Uang Telkom dan Telkomsel di Perusahaan Go To sebesar hampir Rp 6,4 triliun. Belum lagi penempatan Direksi/Komisaris yang menjadi circle dari petinggi-petinggi  BUMN,” ungkapnya. 

Silfester mendorong agar Menteri BUMN fokus mengurusi Kemajuan BUMN. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menempatkan orang-orang kredibel yang mampu membawa kemajuan bagi BUMN.

"Yang kita pertanyakan ini dari kewenangan Erick Thohir dan petinggi BUMN untuk pengangkatan direktur dan komisaris ini sepertinya tidak profesional cenderung berdasarkan karena kedekatan dengan Para Petinggi BUMN,” ujarnya. (Z-8)

 

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putra Ananda

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat