visitaaponce.com

PENERAPAN Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) dinilai penting untuk mendorong perekonomian yang berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi solusi atas trade off antara pertumbuhan dan stabilitas di tengah ancaman krisis global. 

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Side Event G20: Joint G20/OECD Coorporate Governance Forum, Kamis (14/7). 

Baca juga: Bank Indonesia Ajak Perbankan di Aceh Maksimalkan Literasi Jasa Keuangan

"Terlepas dari fakta bahwa pasar keuangan telah mengadopsi faktor ESG, tampaknya tidak ada gerakan dramatis yang mendukung perusahaan di sana yang lebih berkelanjutan. Jadi, pada kenyataannya ini masih kecil," kata dia. 

Sektor yang dinilai paling berpengaruh dalam penerapan ESG ialah pasar modal. Sebab, pasar modal dapat mempromosikan ekonomi keberlanjutan dengan memanfaatkan fungsinya. 

Pertama, pasar modal dapat memobilisasi tabungan dan peningkatan modal dan mengarahkannya ke proyek yang sejalan dengan prinsip ESG. Kedua, bagaimana pasar modal mengubah visi perusahaan dengan memasukkan kriteria ESG ke dalam praktik manajemen terbaik dengan membatasi akses ke keuangan.

Ketiga, pasar modal dapat mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan mendorong pembangunan berkelanjutan melalui mekanisme kepemilikan. "Itulah sebabnya dalam forum pertemuan G20 ini, kami ingin terus mempromosikan gerakan ini dan tata kelola perusahaan, terutama untuk mendorong lebih banyak investasi ESG yang konsisten," kata Sri Mulyani.

Penerapan ESG dinilai penting lantaran perubahan iklim secara nyata memberi dampak buruk bagi perekonomian. Bahkan, persoalan iklim dapat memberikan risiko sistemik yang mengancam stabilitas sistem keuangan. 

Karenanya, hal yang menyangkut penerapan ESG perlu ditanggapi serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Adopsi kebijakan yang sejalan dengan ESG dirasa perlu, baik melalui instrumen moneter maupun fiskal.

Sri Mulyani mencontohkan, upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam mendukung penerapan ESG ialah melalui penerbitan green bond dan green sukuk. Obligasi itu diterbitkan berbasis dengan proyek yang ramah iklim dan berkelanjutan. 

Sejak 2018, Indonesia telah menerbitkan obligasi hijau senilai US$4,8 miliar. Disadari pula penerbitan itu membutuhkan banyak kepatuhan dan pelaporan untuk menjaga standar dan kualitas yang mendasari terbentuknya green bond. 

Selain itu, Indonesia juga telah menerbitkan obligasi pembangunan berkelanjutan di pasar internasional. Pada 2021 misalnya, Indonesia berhasil menarik dana £500 juta dari penerbitan obligasi tersebut di pasar modal. 

"Kami sepenuhnya memahami bahwa pekerjaan kami untuk mempromosikan serta mengadopsi ESG dalam tata kelola perusahaan masih jauh," imbuh Sri Mulyani. 

"Tetapi kita harus terus membuat kemajuan dan kesadaran kolektif untuk terus merancang proses pemulihan kita serta ketika kita menghadapi tugas-tugas dinamis yang menantang saat ini. Itu tidak harus dengan mengorbankan potensi perubahan iklim, ancaman, atau masalah keberlanjutan," pungkas dia. (OL-6)