visitaaponce.com

DIREKTUR Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan menyampaikan, Indonesia telah memiliki tiga skema pembiayaan untuk mendorong pencapaian pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. 

"Di sisi pembiayaan ini kami sudah memiliki skema KPBU, SDGs Indonesia One, dan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam obligasi seperti green sukuk dan green bond," ujarnya dalam G20 Development Working Group Side Event bertema INFF Sustainable Investment, Selasa (9/8).

Baca juga: Pintu Tambah Enam Keuntungan di Fitur PTU Staking

Skema-skema pembiayaan berkelanjutan itu ditujukan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif dan berkesinambungan. Pasalnya, kemampuan keuangan negara tak akan mencukupi kebutuhan pendanaan pembangunan berkelanjutan yang telah dipetakan oleh pemerintah. 

Indonesia, kata Deni, mulai memanfaatkan instrumen keuangan berkelanjutan sejak 2018 dengan menerbitkan obligasi hijau dan green sukuk. Dua surat utang tematik itu sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung agenda melawan perubahan iklim. 

Pasalnya, dana yang diperoleh pemerintah dari dua jenis surat utang tersebut haruslah digunakan oleh proyek-proyek yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan selaras dengan agenda hijau global. Berdasarkan kerangka tersebut, Indonesia berhasil memobilisasi sekitar US$5 juta untuk membiayai proyek-proyek hijau. 

Lalu pada 2019 Indonesia menerbitkan green sukuk retail pertama di pasar domestik. Hingga kini, dana yang berhasil diperoleh pemerintah mencapai Rp11,8 triliun. Sehingga Indonesia telah diakui sebagai negara pertama yang menerbitkan green sukuk dan green sukuk hijau ritel. Berangkat dari keberhasilan penerbitan green sukuk, pemerintah menjajaki alternatif pembiayaan yang cukup inovatif," jelas Deni. 

Pada 2021, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kemenko Marinves, dan Kementerian Keuangan berhasil memperluas kerangka kerja hijau yang ada menjadi kerangka kerja SDG sekuritas pemerintah. 

Kerangka kerja baru itu lebih komprehensif atas berbagai aspek termasuk aspek hijau, sosial, dan biru yang terdiri dari tiga elemen utama. Keempatnya itu yakni mengenai bagaimana Indonesia menggunakan hasil, bagaimana memilih proyek, dan juga bagaimana pelaporan dampaknya.

Kerangka kerja anyar itu juga berhasil mengumpulkan dana €500 miliar pada September tahun lalu melalui penerbitan SDGs Bond pertama dengan tenor 10-12 tahun. Capaian itu kembali menjadikan Indonesia sebagai yang terdepan di lingkup global. 

Sedangkan pada SDG Indonesia One, pemerintah mengamanatkan PT SMI memadukan sumber pembiayaan (blended finance) untuk kebutuhan pencapaian SDGs. Sejauh ini pendanaan yang berhasil diperoleh mencapai US$3,3 miliar dari 33 mitra. 

"Platform ini menawarkan berbagai solusi keuangan campuran, misalnya, pengembangan proyek permukaan untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan proyek, penggunaan berbagai sumber dana dari berbagai pemangku kepentingan dan juga meningkatkan energi dan kolaboratif dengan pemangku kepentingan dan mitra strategis," terang Deni.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, pembiayaan kreatif dan inovatif memang diperlukan untuk mendukung pencapaian SDG. Selain mampu menambal kebutuhan, hal tersebut juga dinilai mampu mengungkit kredibilitas proyek yang ingin dikerjakan pemerintah.

Karenanya kehadiran Kerangka Kerja Pembiayaan Nasional Terpadu (Integrated National Financing Framework/INFF) dinilai dapat mendukung target-target SDGs yang telah ditetapkan Indonesia. 

"Kerangka pembiayaan nasional yang terintegrasi memainkan peran penting untuk memastikan kecukupan dana dan ketergantungan mereka pada dana publik tidak cukup," pungkas Deni. (OL-6)