Anggaran Bangun IKN Bertambah Jadi Rp37 Triliun Tahun Ini
![Anggaran Bangun IKN Bertambah Jadi Rp37 Triliun Tahun Ini](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/06/e24d93af4ecd37a159e7702ed530f50b.jpg)
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merestui penambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar Rp15 triliun. Dus, anggaran yang semula sekitar Rp22 triliun untuk tahun ini menjadi sekitar Rp37 triliun.
Hal itu diungkapkan Ketua Banggar Said Abdullah dalam rapat kerja bersama pemerintah, Jakarta, Jumat (9/6).
"IKN tahun ini kami anggarkan Rp22 triliun dan kemudian pemerintah meng-accelerate menambah Rp15 triliun untuk tahun ini juga, sehingga secara total sudah Rp37 triliun yang Banggar setujui," ujarnya.
Baca juga : Jokowi Keluarkan Perpres Percepatan Bandara VVIP di IKN
Persetujuan penambahan anggaran IKN, lanjut Said, untuk merealisasikan apa yang tertuang di dalam Undang Undang, yaitu agar Presiden bisa segera menempati Nusantara pada Juni 2024.
Berdasarkan rencana awal, pembangunan IKN akan menelan biaya sekitar Rp466 triliun. Pemenuhan kebutuhan dana itu ditetapkan berasal dari APBN sekitar Rp89,4 triliun, atau 20% dari total kebutuhan dana. Lalu pendanaan dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sekitar Rp253,4 triliun, atau 54% dari total kebutuhan, dan dari BUMN dan BUMD sekitar Rp123,2 triliun atau 26% dari total kebutuhan.
Baca juga : 211 Pegawai KPK Bakal Dipindahkan ke IKN
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, kunci pembangunan di IKN ialah pada pengadaan tanah. Kejelasan mengenai pertanahan di Nusantara disebut menjadi hal yang dinanti para penanam modal.
"Semua kuncinya di tanah dan harga tanah. Valuasi kita lakukan untuk menghitung, karena setiap enam bulan harga tanah akan berubah karena infrastruktur yang dibangun makin berkembang," tutur dia.
"Saya kejar 27 Juli nanti, saya targetnya selesai, berapa harganya, siapa yang mau beli, siapa yang masuk, itu semua kami lakukan," lanjut Luhut.
Dia menambahkan, saat ini pemerintah menawarkan tanah seluas 6.700 hektare kepada para penanam modal. Adapun pembangunan yang sedang dilakukan pada tahap pertama ini fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), termasuk di dalamnya Istana Kepresidenan.
Karena itu, standar dan kualitas pembangunan harus dipastikan. Guna menjamin itu, sambung Luhut, pemerintah secara terpaksa mempekerjakan pekerja asing untuk mengawasi pembangunan Istana Presiden.
"Pengawas, terpaksa, dengan segala hormat, menggunakan bule-bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus (kualitasnya)," jelasnya. (Z-5)
Terkini Lainnya
Jokowi Yakin IKN Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Daerah Sekitar
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Erick: Progres Proyek Lapangan Upacara dan Istana Negara IKN Capai 78 Persen
Kantor Kemenko 1 di IKN Tampung Petugas Upacara HUT ke-79 RI
Perusahaan Tiongkok Siap Investasi Rp13 Triliun di Kalimantan Timur
IKN Dinilai Sudah Bermasalah Sejak Awal
KPUD Belum Terima Anggaran Dana Pilkada
Karut-marut Politik Pendidikan di Indonesia Mesti Diperbaiki
Komisi X Setujui Usulan Anggaran Perpusnas 2025
Rapat Bahas Anggaran Alutsista di Komisi I DPR Digelar Tertutup
Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran 2025 Senilai Rp375 Miliar
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap