visitaaponce.com

DPR Semprot Bahlil Soal Investasi Asing di IKN

DPR Semprot Bahlil Soal Investasi Asing di IKN
Menteri Investasi/Kepala Bahlil Lahadalia (kiri).(ANTARA/DHEMAS REVIYANTO)

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino menegur Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terkait belum adanya suntikan modal dari asing untuk mendanai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Harris menjelaskan dalam dua rapat kerja (raker) terakhir bersama Bahlil, Menteri Investasi sesumbar akan banyak investor asing yang memberikan kepastian investasi pembangunan ibu kota baru Indonesia. Namun nyatanya, sampai saat ini pernyataan itu hanya pepesan kosong.

"Pak Menteri dengan keyakinan penuh menyatakan akan banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Faktanya sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investor asing yang merealisasikn investasi di IKN," tegas Harris saat rapat kerja (raker) Komisi VI dengan Menteri Investasi/BKPM, Selasa (11/6).

Baca juga : Target Investasi 2020-2024 Lampaui Lima Tahun Sebelumnya

Dia melanjutkan untuk investor dari dalam negeri yang terlibat pembangunan IKN terbilang masih minim. Bahkan, kata Harris, sejumlah investor domestik tidak melanjutkan proyek setelah proses peletakan batu pertama atau groundbreaking di IKN. Alhasil, sebagian besar investasi yang masuk berasal dari uang negara.

"Investor domestik saja jumlahnya masih sangat terbatas, beberapa groundbreaking berhenti, sehingga investasi yang ada semata-mata menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," terangnya.

Dari total kebutuhan pembangunan IKN yang mencapai Rp 466 triliun, dialokasikan 20% atau sebesar Rp90,4 triliun dari APBN. Harris mencatat anggaran yang sudah digunakan dari kantong negara mencapai Rp72,8 triliun untuk periode 2022-2024.

Baca juga : Anggap tidak Adil, DPR Cecar Bahlil soal Ormas Kelola Tambang

Dengan sisa APBN kurang dari Rp18 triliun, Harris meramalkan pemerintah tidak mampu menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur dasar IKN. Akibatnya, muncul kekhawatiran dari investor asing melanjutkan pembiayaan IKN.

"Kalau tersisa Rp18 triliun, yang ada infrastruktur dasar pun belum akan selesai. Investor swasta apalagi asing pun akan sulit sekali menaruh dananya di IKN," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil tidak menepis bahwa tahap pertama pembangunan proyek IKN berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi itu tercermin dari komitmen Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan yang telah melakukan groundbreaking Hotel Nusantara di IKN.

Baca juga : Kepala OIKN Mundur, Bahlil Pastikan IKN Tetap Diminati Investor

"Tahapan pertama masih dari PMDN. Memang belum ada penanaman modal asing (PMA) yang groundbreaking," imbuhnya.

Bahlil menjanjikan investor asing akan mendanai proyek IKN pada tahapan kedua pembangunan IKN. Pasalnya, pada tahapan pertama pemerintah belum merampungkan pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru.

"Investasinya asing kapan, setelah tanggal 17 Agustus 2024 kita perlihatkan klaster lahan mana yang bisa clear, supaya mereka bisa masuk," pungkasnya. (Z-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat