visitaaponce.com

KEPASTIAN kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap program pemerintahan mendatang. Masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk membangun 3 juta rumah jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja mengalami kesulitan. 

Adapun, kuota FLPP tahun 2024 yang sebesar 166.000 unit diperkirakan akan habis pada bulan Agustus atau September. 

Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PU-Pera Fitrah Nur menyampaikan,  pihaknya sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan terkait kuota tambahan FLPP ini.

Baca juga : Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Hampir Habis, 3 DPD REI Usul Hal Ini

"Tetapi kita memahami semua tergantung kondisi fiskal negara. Kita berharap semoga ada solusi dari Kemenkeu untuk menambah kuota FLPP. Semangat kita adalah bagaimana masyarakat tetap dapat mengakses pembiayaan perumahan,” sebut Fitrah Nur dalam apat Koordinasi (Rakor) DPP & DPD REI se-Indonesia di Jakarta, Kemarin.

Sementara itu, Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuanga Saiful Islam menyebutkan, pihaknya sudah menindaklanjuti kebutuhan kuota FLPP, tetapi penambahan anggaran membutuhkan persetujuan dari parlemen.

“Ada proses politik yang harus dilalui, sehingga pemerintah tidak bisa langsung mengeksekusi tanpa persetujuan dulu dari DPR RI. Tapi yang pasti kita akan terus mencoba untuk melakukan akselerasi agar skema FLPP dapat terus dilanjutkan,” ungkapnya.

Baca juga : Tahun Ini, Alokasi Dana Program FLPP Capai Rp30 Triliun

Data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan bahwa hingga 13 Juni 2024, total realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi telah mencapai 80.134 unit, mendekati 50% dari total kuota FLPP tahun ini yang sebanyak 166.000 unit. Berdasarkan tren realisasi rumah subsidi pasca pandemi sejak 2022, rata-rata realisasi rumah subsidi per bulan mencapai 20.034 hingga 20.818 unit.

Dengan tren realisasi sekitar 20.000-an unit per bulan, diperkirakan kuota rumah subsidi tahun 2024 akan habis pada Agustus atau September 2024. Terlebih, tren permintaan dan realisasi FLPP biasanya meningkat di semester kedua.

Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyatakan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk itu, kepastian dan jaminan kuota subsidi perumahan yang mencukupi mutlak dibutuhkan.

“Tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh subsidi rumah untuk kehidupan mereka yang lebih berkualitas,” tegas Joko.

Baca juga : Sama-sama Bantu MBR Punya Rumah, Apa Bedanya Tapera dan FLPP?

Saat ini, sesuai data aplikasi SiKumbang, stok rumah subsidi terbangun tercatat mencapai 118.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara realisasi rumah subsidi milik anggota REI yang berpotensi diakad kredit selama Juni-Desember 2024 saja diperkirakan mencapai 65.000 hingga 70.000 unit.

Menurut Joko, melihat besarnya angka backlog dan tingginya permintaan rumah subsidi dari masyarakat, akselerasi realisasi rumah FLPP di 2024 kemungkinan akan mencapai angka di atas realisasi tahun 2023 yang sebanyak 229.000 unit. Disebutkan, DPP REI pada 15 Mei lalu sudah menyampaikan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menambah kuota FLPP hingga 250.000 unit atau sesuai dengan realisasi pada tahun 2023.

“Di surat tersebut kami juga mengingatkan komitmen beliau saat Hapernas tahun 2023 lalu untuk menambah kuota FLPP jika kurang,” jelasnya.

Baca juga : Pemerintah DIY Dorong Program KPR Sejahtera FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

DPP REI juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain dengan Sekjen Kementerian PUPR, Dirjen PUPR, Komisioner BP Tapera, Direksi Bank BTN, dan berkoordinasi dengan asosiasi usaha termasuk asosiasi pengembang lainnya.

Joko Suranto menegaskan bahwa pemerintahan baru mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, yang akan dilantik 20 Oktober 2024, telah menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Seharusnya, target besar tersebut tidak terhenti hanya di 166.000 unit pada tahun ini. Menurut CEO Buana Kassiti Group itu, tahun 2024 adalah tahun transisi yang menjadi jembatan emas (golden bridge) bagi pemerintahan mendatang yang melanjutkan kebijakan dan program pemerintah saat ini termasuk di sektor perumahan.

“Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP. Lewat fasilitas inilah negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak, dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat,” ungkap alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta itu.

Satgas Kuota FLPP

Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan lima orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.

Joko Suranto mengatakan pembentukan satgas ini dimaksudkan untuk memberi kenyamanan kepada anggota REI. Di tengah situasi kuota FLPP yang terbatas, ada indikasi terjadi saling lomba antar pengembang untuk mendapatkan kuota yang masih tersedia. Banyak anggota khawatir mereka tidak bisa mendapat kuota FLPP dengan berbagai alasan, sehingga tidak dapat melakukan akad kredit, padahal rumah sudah selesai dibangun.

“Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah,” papar Joko.

Menurutnya, satgas akan memastikan pengembang yang sudah memenuhi kriteria diprioritaskan untuk memperoleh kuota FLPP. Kriteria tersebut antara lain rumah yang sudah selesai dibangun serta konsumen yang sudah berproses di bank dan siap untuk akad kredit. (Z-10)