visitaaponce.com

DI Indonesia, pemilihan posisi kepemimpinan tertinggi ASN (aparatur sipil negara) didasarkan pada prinsip meritokrasi. Sistem merit dalam ASN didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi. Manajemen Sistem Merit ASN didefinisikan sebagai pendekatan yang terutama mengkaji performa diri individu. 

Pengelolaan ASN disesuaikan dengan memperhatikan kesesuaian antara keterampilan pegawai dan persyaratan jabatan. Sistem merit harus diterapkan sebagai landasan utama dalam mengelola ASN. Sistem merit adalah kunci untuk mengatasi sejumlah isu dalam manajemen ASN, seperti spoil system dan kegagalan dalam merekrut serta memilih karyawan (Sudarwanto, 2022).

Saat ini, perekrutan tidak hanya tentang mengisi posisi kosong dengan karyawan yang memiliki kualifikasi minimal yang tepat. Rekrutmen juga harus memastikan birokrasi terbebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), baik saat proses penerimaan maupun setelah pegawai menjadi PNS (pegawai negeri sipil). Diharapkan bahwa proses rekrutmen akan dapat menarik pekerja yang tidak hanya memenuhi persyaratan minimum, tetapi juga memiliki tanggung jawab, komitmen tinggi terhadap pekerjaan, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, kemampuan berperan aktif, partisipatif, dan lain-lain (Daraba, Ismiyarto, dan Nur, 2019).

Baca juga : Seleksi CASN 2024 Diminta Ditunda, DPR RI: Kami Sepakat, tapi Harus Ada Dasarnya

Pemerintah melakukan proses penerimaan dan seleksi pegawai ASN secara ketat bersama dengan Komite Nasional serta pengawas internal dan eksternal. Prinsip reformasi birokrasi diterapkan dalam rekrutmen dan seleksi PNS dengan menitikberatkan pada transparansi, kesetaraan, serta penolakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peningkatan dalam sistem perekrutan dan seleksi CASN sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah di tingkat nasional. 

Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden pada 2010 dan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2015 membahas Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Pedoman peraturan ini merangkum rencana reformasi besar pada 2010 hingga 2025. Peningkatan pelayanan publik adalah fokus utama dari reformasi birokrasi grand design. Proses perekrutan CASN memiliki peran penting dalam pengelolaan pemerintahan dan negara yang efisien, oleh karena itu diperlukan peningkatan untuk memperbaiki standar pelayanan aparatur negara sesuai dengan semangat reformasi.

Dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran di negeri ini, aparatur negara harus mempunyai kemampuan yang memadai. Kegiatan perekrutan harus didasarkan pada keterbukaan dan transparansi dalam proses rekrutmen CPNS sangat rentan di negeri ini karena banyaknya kepentingan pihak-pihak yang terlibat maupun oknum yang menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, penting untuk melakukan perubahan pada sistem rekrutmen CPNS agar bebas dari praktik KKN (Maksin, Fitria, 2022).

Baca juga : Seleksi CASN 2024 Diminta Ditunda, DPR: Kami Sepakat, tapi Harus Ada Dasarnya

Ketentuan proses seleksi CASN

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa CASN pada tahun ini akan dilakukan sebanyak tiga periode yang dimulai pada Mei 2024. Namun nihilnya pemerintah terus menunda jadwal pendaftaran CASN 2024. "Pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi pada tahun 2024. Formasi yang dibuka terdiri dari 690 ribu calon pegawai negeri sipil dan 1,6 juta PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Berdasarkan jumlah lowongan CPNS yang telah dibuka, sebanyak 225.000 dibuka khusus penempatan di IKN (Ibu Kota Nusantara). Sementara, untuk lowongan PPPK dibuka untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer," ujar Presiden Jokowi pada pidatonya, Januari lalu. 

Maraknya, di baliknya informasi yang disampaikan oleh Presiden RI. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan bahwa terdapat berbagai masalah yang muncul pada saat pelaksanaan seleksi CASN 2023. Salah satunya yaitu dalam proses seleksi administrasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Suherman, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, dalam pertemuan rapat Komisi II DPR RI. 

Suherman menjelaskan, ada tiga tahap dalam pelaksanaan tes CPNS, yaitu seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Akan tetapi, terdapat masalah terkait penyeleksian administrasi oleh instansi-instansi yang tidak akurat dalam menentukan status kelulusan peserta, namun tetap lolos pada seleksi administrasi.

Baca juga : Bawaslu Perlu Atur Spesifik Netralitas ASN saat Pilkada 2024

Selain itu, Suherman menjelaskan permasalahan lain yang terjadi, yaitu total keberatan/sanggahan. "Sanggahan yang masuk dalam sistem CASN sebanyak 283.139 sanggahan. Kemudian, sebagian orang menolak sanggahan sebesar 23% karena kesalahan administrasi oleh panitia, sedangkan 76,8% sanggahan ditolak karena belum memenuhi persyaratan instansi yang telah diumumkan." 

Tidak hanya itu, berbagai isu terkait kontinuitas ujian juga muncul, seperti ketika peserta datang pada awal pendaftaran dengan identitas asli tetapi kemudian digantikan oleh orang lain/calo setelah pergi ke toilet saat ujian dimulai. Karenanya, Kepala BKN menindaklanjuti kecurangan pada orang tersebut.

Pada saat proses pengolahan hasil, peserta diberi mekanisme untuk memberikan sanggahan, dan terdapat peserta lain yang memberikan sanggahan kepada teman. Ternyata salah satu temannya tadi tidak memenuhi syarat sertifikasi, yang sebelumnya tidak memiliki sertifikasi. Ternyata setelah dilakukan cek kembali datanya terdapat data sertifikasinya. 

Baca juga : Pj Gubernur Jawa Barat Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

Kemudian BKN melakukan pengolahan kembali. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat seleksi CASN 2023, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyampaikan informasi terkait rekrutmen dan seleksi CASN 2024 yang disampaikan melalui live streaming chanel youtube Kementerian PANRB pada hari Jumat 3 Mei 2024. Menteri PANRB menyampaikan beberapa point penting yang menjadi pertanyaan bagi warga negara Indonesia terkait informasi seleksi CASN 2024 yang masih belum pasti.

"Kendala keterlambatan yang dihadapi instansi pemerintah, yaitu instansi masih melakukan pemetaan jabatan, keterlambatan data non-ASN dan jumlah formasi non-ASN sehingga menyebabkan seleksi CASN selalu ditunda oleh pihak pemerintah," ungkap Menteri PANRB dalam pidatonya. Total prinsip formasi kebutuhan ASN pada 2024 sebesar 1.289.824 yang terdiri dari formasi pusat 427.650 dengan formasi CPNS 130.414 dan PPPK sebanyak 297.236. Sedangkan untuk formasi daerah sebanyak 862.174 dengan formasi CPNS sebanyak 148.013 dan PPPK sebanyak 714.161. Selanjutnya, Menteri PANRB menegaskan bahwa seleksi CASN menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.

Karena itu, dari informasi yang telah disampaikan oleh Menteri PANRB tersebut dapat menjawab pertanyaan ketidakpastian terkait kapan dibukanya penerimaan CASN 2024. Dengan dmeikian, informasi terkait jadwal pendaftaran CASN tidak akan simpang siur lagi.