Penurunan PBI BPJS Kesehatan Harus Jadi Catatan Bagi Seluruh Pihak
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi terkait penurunan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu pada 2023 dibandingkan 2022. Hal ini dikatakan harus menjadi catatan yang diperbaiki oleh seluruh pihak.
“Penurunan kepesertaan PBI ini harus menjadi catatan bagi Dukcapil, Dinas Sosial dan pihak lainnya agar betul-betul data tentang seluruh peserta yang harus dicover BPJS Kesehatan harus memilikinya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (23/4).
Lebih lanjut, menurutnya persoalan di Indonesia saat ini terkait dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi dan dokumen kependudukan yang terbatas sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses BPJS Kesehatan.
Baca juga : Kesehatan dan Pendidikan Modal Utama Bangsa
“Makanya ini harus dicarikan jalan keluar oleh pihak Dukcapil dan Dinas Sosial agar bisa masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga dengan data yang bagus yang by name by address dapat membantu seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh layanan kesehatan,” tegas Melki.
Selain itu, dia menjelaskan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah sudah melakukan perluas cakupan kepesertaan dan juga layanan kesehatan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Di situ Pak Jokowi menegaskan kepada seluruh pihak untuk membantu BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan kepesertaan dan optimalisasi pelayanan. Sehingga menjelang masa akhir kepemimpinan Pak Jokowi, kepesertaan BPJS Kesehatan itu harus mendekati 100% di seluruh tanah air,” tuturnya.
“Oleh karena itu seluruh pihak harus melaksanakan Inpres ini dengan baik terutama yang harus disentuh adalah kelompok masyarakat yang memang berisiko tinggi dan atau tidak memiliki layanan kesehatan pribadi. Ini harus menjadi perhatian bagi kelompok masyarakat miskin yang harus dicover oleh BPJS Kesehatan. Sehingga tentu tugas seluruh pihak seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan seluruh pihak terkait itu harus memaksimalkan kapasitasnya dengan baik,” pungkas Melki. (Des/Z-7)
Terkini Lainnya
Dukcapil DKI telah Layangkan Surat Penonaktfian 92 Ribu NIK ke Kemendagri
Jelang Pilkada DKI, Dukcapil Diminta Perketat Pengurusan Pindah Domisili
Datang ke Jakarta Jangan hanya dengan Modal Nekat
20 Ribu Perantau Diprediksi Masuk Jakarta
8 Juta Warga Jakarta Diprediksi Mudik, Meningkat 60%
Iuran Pariwisata dari Tiket Pesawat, YLKI: Tidak Kreatif
Komisi II DPR RI: RUU Lembaga Kepresidenan Perlu Dikaji
Maju sebagai Calon Kepala Daerah, Caleg Terpilih Harus Mundur
RUU Perampasan Aset Mandek, Pengamat: DPR tidak Niat Berantas Korupsi
Anggota DPR Fraksi PDIP RUU Perampasan Aset Masih Bisa Dibahas
Mengenal Penyakit Parkinson: Harapan dan Tatalaksana di Masa Depan
Pilpres 2024 Selesai, Semoga tidak Seperti Firaun
Kota (dalam) Plastik
Kartini dan Emansipasi bagi PRT
Menakar Kebutuhan Pendanaan untuk Pilpres 2024 Putaran Kedua
Arus Balik, Urbanisasi, dan Nasib Penduduk Perdesaan
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Gerakan Green Movement Sabuk Hijau Nusantara Tanam 10 Ribu Pohon di IKN
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap