8,2 Juta Warga Jakarta Harus Ganti KTP Pasca Perpindahan IKN
KEPALA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
“KTP yang harus diganti itu sebanyak 8,3 juta,” ucapnya saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).
Adapun penyesuaian e-KTP warga Jakarta ini bakal dilakukan secara bertahap dan untuk tahun ini total ada 2 juta blanko KTP yang disiapkan Dukcapil.
Baca juga : 40 Ribu NIK Jakarta Nonaktif, Masyarakat Bisa Memantau Data Terbaru Mulai Besok
“Tahun ini 2 juta dulu, tahun selanjutnya 2 juta. Prioritasnya untuk mereka yang melakukan proses pergantian KTP, itu yang diutamakan,” ujarnya.
Budi memastikan, KTP warga yang saat ini masih berlaku, sambil kedepannya menunggu untuk melakukan pergantian.
“Masih menunggu proses penggantian KTP, KTP lama itu masih berlaku ya,” tuturnya.
Baca juga : DPRD DKI Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta sangat Lambat
Sebagai informasi, pemerintah telah memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan. Untuk Kota Jakarta tetap menyandang status sebagai daerah khusus.
Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pun telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada 28 Maret 2024 lalu.
Saat ini, Jakarta masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Kepres) terkait status baru yang akan disematkan untuk Kota Jakarta. (Far/Z-7)
Terkini Lainnya
Universitas Lambung Mangkurat Didorong Menjadi Kampus Ketahanan Pangan
Investasi Jangan Buat Indonesia Hanya Menjadi Pasar
Rencana Investasi Microsoft Bantu Persiapan Indonesia Menyongsong Masa Depan
Pemerintah Buka 1,28 Juta Lowongan CPNS 2024, Ada Formasi Khusus untuk Penempatan di IKN
Presiden Jokowi Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta
Heru Budi Klaim Tata Kota Jakarta Bisa Dibenahi Jika Pemerintahan Pindah ke IKN
Keberlanjutan Mesin Ekonomi Jadi Tantangan Jakarta Pasca Ibu Kota
UU Daerah Khusus Jakarta Sah, Cianjur Resmi jadi Daerah Aglomerasi
Minim Partisipasi Publik, Pengesahan RUU DKJ Bisa Dibatalkan MK
PKB Beri Catatan Khusus soal RUU Daerah Khusus Jakarta
Konflik Militer-Etnik Karen di Myanmar dan Ancaman Instabilitas Regional
Pelajaran Berharga dari Kebangkitan Timnas Indonesia
Pendidikan di Persimpangan
Inflasi, Suku Bunga Acuan, dan Pertumbuhan Ekonomi
Kartini dan Emansipasi bagi PRT
Menakar Kebutuhan Pendanaan untuk Pilpres 2024 Putaran Kedua
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Gerakan Green Movement Sabuk Hijau Nusantara Tanam 10 Ribu Pohon di IKN
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap