visitaaponce.com

CILE meluncurkan proyek pemerintah pertama yang bertujuan untuk menentukan nasib lebih dari seribu orang yang menghilang selama masa kediktatoran Augusto Pinochet, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 50 tahun yang lalu.

Hingga saat ini, beban pencarian terhadap 1.162 orang yang masih belum ditemukan puluhan tahun setelah era demokrasi kembali, sebagian besar ditanggung keluarga yang berduka. Berdasarkan informasi hanya ditemukan 307 orang, dari total 1.469 orang yang hilang.

Salah satu hambatan besar dalam pencarian ini adalah sikap enggan dari mantan tentara, yang dituduh oleh keluarga korban memiliki perjanjian keheningan untuk menyembunyikan kejahatan yang telah mereka lakukan.

Baca juga : 5 Negara yang Berani Boikot Israel karena Bantai Warga Gaza

"Proses peradilan telah berlangsung terlalu lama," ujar Presiden Gabriel Boric ketika ia mengumumkan rencana pencarian ini dalam sebuah upacara di istana kepresidenan.

"Satu-satunya cara untuk membangun masa depan yang lebih bebas dan menghormati kehidupan serta martabat manusia adalah dengan mengetahui seluruh kebenaran," tambahnya.

Proyek ini, yang diberi nama Kebenaran dan Keadilan, akan diberikan anggaran dan tim khusus. Para penyelidik akan memiliki tugas untuk merekonstruksi hari-hari terakhir para korban - mulai dari penangkapan mereka hingga nasib akhir mereka.

Baca juga : Cile Peringati 50 Tahun Peristiwa Kudeta Berdarah Pinochet

Proses ini mungkin juga membuka peluang bagi pemberian kompensasi kepada keluarga orang yang hilang ini.

"Belum ada pemerintah lain yang memiliki kehendak politik yang dibutuhkan" untuk membantu keluarga yang terdampak, kata presiden Asosiasi Keluarga Tahanan yang Hilang, Gaby Rivera, dalam upacara tersebut.

Dalam pidatonya, Boric juga mencatat absennya partai oposisi sayap kanan dalam acara tersebut.

Pinochet memimpin Cile hingga tahun 1990 dan meninggal pada 2006 tanpa pernah diadili atas kejahatan yang dilakukan rezimnya. Rezim ini diyakini telah membunuh sekitar 3.200 aktivis kiri dan lawan-lawan politik yang dianggap sebagai ancaman. (AFP/Z-3)