visitaaponce.com

PEMILIHAN presiden Iran berakhir tanpa ada satu pun calonnya yang meraih suara mayoritas. Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan sesuai peraturan, pemilu presiden akan berlanjut ke putaran kedua.

Dari total 24,5 juta surat suara, kandidat moderat Masoud Pezeshkian, seorang ahli bedah jantung, berhasil meraih 10,4 juta suara. Sementara penantangnya yang berhaluan garis keras, Saeed Jalili, meraup 9,4 juta suara, menurut keterangan Mohsen Eslami, seorang juru bicara Komisi Pemilu Iran.

Mengutip dari DW pada Minggu (30/6), juru bicara parlemen Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, hanya memperoleh 3,3 juta suara, dan ulama Syiah Mostafa Pourmohammadi berada di urutan terbawah dengan 206 ribusuara.

Baca juga : 6 Kandidat Siap Bertarung dalam Pemilihan Presiden Iran

Media lokal Tasnim sebelumnya telah melaporkan putaran kedua sangat mungkin terjadi di saat masyarakat Iran memilih pengganti sosok pengganti Presiden Ebrahim Raisi, yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada Mei.

Berdasarkan hukum pemilu Iran, putaran kedua antara dua kandidat teratas diadakan, Jumat, pertama setelah hasil diumumkan jika tidak ada yang memperoleh sedikitnya 50% plus satu suara dari semua surat suara yang diberikan, termasuk suara kosong.

Tanggal yang ditetapkan untuk putaran kedua pada 5 Juli. Pemungutan suara di Iran dilakukan saat lembaga ulama menghadapi ketidakpuasan publik yang meluas atas kesulitan ekonomi dan pembatasan keras terhadap kebebasan politik dan sosial.

Baca juga : Joe Biden Dilengserkan Usianya

Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan jumlah pemilih pada pemungutan suara, Jumat lalu sangat rendah, yaitu sekitar 40%, dengan beberapa analis mengatakan hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas sistem politik Teheran telah terkikis.

Hanya enam kandidat dari 80 tokoh yang disetujui untuk maju ke pemilu Iran, dan dua dari mereka kemudian mengundurkan diri. Semua kandidat berjanji memulihkan perekonomian negara yang sedang terpuruk.

Itu telah dirusak mismanajemen dan korupsi serta sanksi internasional yang telah diberlakukan kembali sejak 2018 setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 dengan enam negara adikuasa. Pemilu Iran ini berlangsung tanpa diawasi pemantau yang diakui secara internasional.  (Z-3)