visitaaponce.com

PENYALURAN bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengalami perubahan. Saat ini setiap keluarga penerima manfaat (KPM) menerima secara tunai bantuannya dengan tujuan agar bisa membelanjakan di manapun dan memilih komoditas yang diperlukan.

Namun, di beberapa desa di Kecamatan Takokak, diduga ada pengerahan dari pihak desa agar KPM membelanjakannya di warung sembako yang sudah ditunjuk. Menyikapi dugaan hal itu, Camat Takokak Budi Rahayu membantahnya.

Budi menuturkan, sejauh ini tidak ada upaya intervensi atau pengarahan KPM membeli komoditas BPNT pada warung atau toko lain yang menjual sembako.

"Tidak ada upaya-upaya ke arah sana (pengerahan/penggiringan)," tegas Budi dihubungi Media Indonesia melalui telepon selulernya, Senin (28/2).

Budi tak memungkiri saat ini secara teknis pengelolaan BPNT ada di ranah desa. Artinya, pihak kecamatan hanya sebatas memastikan proses pencairan BPNT secara tunai dilaksanakan secara prosedur.

"Kami (kecamatan) harus memastikan semuanya sesuai prosedur dan uangnya diterima KPM. Kalau belanjanya silakan di mana saja," terangnya.

Budi menilai pihak desa pun bertanggung jawab memastikan uang tunai yang diterima KPM betul-betul dibelanjakan sesuai kebutuhan. Karena itu, hal wajar seandainya pihak desa atau dalam hal ini kepala desa mengimbau setiap KPM harus membelanjakannya.

"Khawatirnya nanti dibelanjakan untuk hal yang lain di luar kebutuhan.Kepala desa mengimbau agar segera dibelanjakan. Tapi bukan berarti ini disebut mengerahkan, hanya sebatas imbauan," bebernya.

Budi mengendus, informasi ketidakberesan pada pelaksanaan BPNT di wilayahnya diduga karena ada pihak yang kecewa. Budi menyebut hal ini terjadi karena ada dugaan persaingan bisnis.

"Mungkin ini ada persaingan bisnis lah," sebut Budi.

Budi berharap ke depan peran BUMDes bisa lebih dimaksimalkan lagi. Artinya, BUMDes bisa menjembatani para KPM memenuhi berbagi komoditas yang dibutuhkan.

"Bebas, mau di mana saja belanjanya asalkan sesuai dengan aturan atau pedoman umum BPNT," pungkasnya.

Sebelumnya, penyaluran BPNT yang di lakukan pada Desa Cisujen, Kecamatan Takokak, di temukan bahwa  para KPM sudah terikat agar tetap membeli ke e-Warong. Masyarakat diberi terlebih dulu sembako berupa beras agar uang yang diterima langsung dibayarkan ke e-Warong.

Hal ini membuat warga menjadi takut jika membeli sembako bukan dari e-Warong, yg nantinya akan dicoret dari daftar penerima BPNT. "Kemarin pada saat penyakuran berlangsung tiba-tiba dibagikan beras, ada yang satu karung hingga tiga karung beras. Kata ambil dulu saja, bayarnya setelah BPNT cair, sekalian dengan komoditas lainnya," ungkap warga, seorang KPM di Kecamatan Takokak, Minggu (27/2/2022).

Sebagian warga mengaku terpaksa membeli ke e-Warong lantaran mendapatkan arahan oleh pejabat RT hingga pejabat desa. Bahkan yang tidak beli dari e-Warong diancam akan dicoret dari daftar penerima bantuan ke depannya.

"Warga mah maunya belanja bebas sesuai aturan, kan yang penting komoditas yang sesuai. Tapi warga takut, karena katanya akan dicoret kalau tidak beli ke e-Warong. Tadi juga ada yang nanya ke perangkat desa, katanya tetap harus ke e-Warong," tuturnya.

Masih di Kecamatan Takokak, tepatnya di Desa Sindangresmi, KPM hanya menerima beberapa paket sembako dari uang Rp 600 ribu yang diberikan. "Ia katanya semuanya disetorkan, sekarang baru dapat beras, telur, kentang. Komoditas lainnya katanya menyusul," ungkap seorang ibu, KPM Desa Sindangresmi. (OL-13