visitaaponce.com

SEJUMLAH agenda program strategis nasional (PSN) yang digenjot pemerintah dinilai justru memperparah krisis sosial ekologis di Pulau Kalimantan. Pascadebat Cawapres, Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Kalimantan menyampaikan sikapnya.

Menurut mereka Pulau Kalimantan kini menjadi target pengembangan sejumlah PSN di antaranya proyek Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur dan rencana pendirian tapak pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat. Adapula pembangunan Bendungan Tapin di Kalimantan Selatan dan Food Estate padi dan singkong di Kalimantan Tengah.

Mereka khawatir sejumlah agenda PSN di pulau Kalimantan itu semakin memperparah krisis sosial ekologis yang akan berdampak serius pada keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat misalnya, menyayangkan debat keempat Pilpres 2024 bertema 'Pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, Sumber daya alam dan energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa' yang seolah hanya menempatkan tema lingkungan hidup sebagai isu pinggiran.

Baca juga: Cak Imin Gaungkan Taubat Ekologis, Ini Penjelasannya

Ketiga cawapres yang hadir berdebat juga dinilai masih normatif mengulas isu lingkungan hidup pada acara yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ini.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Barar, Hendrikus Adam menyayangkan topik debat yang sangat krusial tersebut justeru dibahas para cawapres yang mengesankan topik tersebut seolah isu kurang penting. 

“Sayang saja, debat dengan tema maha penting  seolah hanya menjadi isu pinggiran yang tidak begitu penting untuk didebatkan," tegas Hendrikus Adam.

Adam juga menyayangkan tidak tergambar dalam debat soal sikap para cawapres terhadap energi nuklir. “Meski sejak awal kami memang pesimistis terhadap posisioning pada para paslon untuk menolak PLTN dan hanya akan mengoptimalkan energi terbarukan. Namun kami berharap agar presiden saat ini dan presiden terpilih ke depan tidak memaksakan pendirian PLTN di Kalbar dan Indonesia. Berbagai elemen masyarakat mesti bergerak, bersuara dan melawan bila rencana tersebut tetap dipaksakan." 

Senada, Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel menyebut perjuangan untuk lingkungan kedepan akan semakin berat. “Setelah menonton debat, semakin membuktikan bahwa ke depan perjuangan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan UUD 1945 semakin berat.” 

Janji paslon soal taubat ekologis akan ditagih dan meminta dibentuknya pengadilan kejahatan lingkungan. Kisworo meminta agar proyek food estate yang gagal jangan dilanjutkan dan mendesak agar segera dilakukan evaluasi dan audit terhadap proyek perkebunan pangan tersebut karena sangat kuat terjadi kerusakan lingkungan maupun korupsi.

Direktur Walhi Kalteng, Bayu Herinata menyorot isu lingkungan hidup dan agraria yang menjadi tema debat para cawapres. “Pada dua isu yaitu lingkungan hidup dan agraria yang menjadi tema debat para cawapres, tidak ada gagasan baru dan kongkrit disampaikan untuk mengatasi atau menyelesaikan ketimpangan penguasaan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang telah terjadi khususnya di Kalimantan Tengah.”

Menurut Bayu, para cawapres mengetahui kondisinya melalui informasi serta data-data yang di sampaikan berikut dampaknya yang juga sudah sangat terlihat dan dirasakan rakyat. 

“Terkesan bahwa kondisi krisis ini masih tidak menjadi prioritas yang akan ditangani dalam waktu cepat oleh para calon pemimpin negeri ini kedepan. Semua masih berorientasi pada upaya mitigasi yang justru menjadi solusi palsu dengan hanya meneruskan praktek eksploitasi sumber daya alam yang akan semakin memperparah krisis ekologis yang terjadi di darat dan di laut,” tegasnya.

Sementara itu pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang mencaplok wilayah administrasi Kalimantan Timur dinilai akan semakin menambah beban ekologis. 

“Pembangunan IKN yang mencaplok wilayah Kaltim, kini telah didelienasi dari wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdasarkan Perda RTRW No 1 Tahun 2023, justru akan semakin menghimpit beban ekologis di Kalimantan Timur,” ungkap Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, Fathur Roziqin Fen.

Fathur Roziqin Fen mengingatkan bahwa terdapat 114 perijinan yang tumpang tindih di dalam wilayah delineasi IKN. Utamanya dalam izin usaha pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Lebih lanjut dikatakan Roziqin bahwa pembangunan IKN tidak berada di lahan kosong, melainkan sebanyak 52 desa/kelurahan akan terdampak dalam pembangunan mega proyek IKN dan ini tersebar di antara konsesi sehingga berpotensi mengakibatkan kian meluasnya konflik agraria di wilayah delienasi. (DY/N-1)