visitaaponce.com

TNI, Lembaga Kepresidenan, dan Polri meraih simpati masyarakat sebagai institusi paling tepercaya dari sisi soliditas dan paling kuat. Adapun lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sebelumnya kerap meraih kategori penilaian ini turun ke peringkat ketiga.

Kondisi itu dipaparkan Managing Director Cyrus Network Eko Dafid Afianto mengenai hasil survei lembaganya terhadap 1.230 responden di 123 kelurahan dan 34 provinsi pada 24-30 Januari 2020. Tingkat kepercayaan terhadap jajak pendapat ini mencapai 95% dengan margin of error +/- 2.85%

"Survei ini mencatat institusi TNI hari ini dianggap sebagai institusi yang paling kuat dengan nilai 82%, paling solid 80%, dan paling bisa dipercaya 80%. TNI berhasil memperlihatkan kepada publik bahwa mereka paling solid dan kompak di bawah pimpinan panglima TNI," katanya, di Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan itu hadir Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan anggota DPR RI asal Partai Gerindra Habiburokhman serta Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philip J Vermonte. Eko mengatakan penilaian masyarakat menunjukkan kemampuan organisasi TNI sangat baik dalam mengelola konflik dan gesekan. Semua bisa ditangani secara internal dan tidak menjadi pembicaraan negatif pihak luar.

Selain itu, TNI juga berhasil menahan diri untuk tidak ikut campur dalam proses politik dan urusan sipil. Oleh sebab itu, publik merespons dengan menempatkan TNI sebagai institusi paling bisa dipercaya.

"Kemudian, urutan kedua ada Lembaga Kepresidenan yang dinilai semakin kuat 70,7%. Selanjutnya, ada institusi Polri, muncul dengan persepsi yang juga cukup mengesankan. Untuk kali pertama kepolisian lebih baik daripada penilaian publik terhadap KPK," ungkapnya.

Polri dianggap makin kuat dengan nilai 71%, solid 68%, dan bisa dipercaya 62%. "Ini lebih baik daripada KPK yang mencatatkan nilai dengan kategori serupa meliputi 57%, 54%, dan 57%," pungkasnya.

Terkait penurunan nilai KPK itu banyak dipengaruhi revisi UU KPK sampai proses pemilihan komisioner baru serta banyak gelombang penolakan terhadap UU KPK melalui demonstrasi besar-besaran.

"Publik kurang yakin dengan revisi UU itu bisa memperkuat KPK. Bisa jadi, kemarin kan lumayan demonya. Bisa jadi sebagian publik melihat sebelumnya jelang pergantian pimpinan sempat ada opini kurang bagus. Ada pimpinan mengundurkan diri. Berita penolakan itu lumayan marak, kan?" ujarnya.

Selain itu, survei Cyrus Network juga membahas masalah banjir di DKI Jakarta. Menariknya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai lebih piawai menangani banjir. (Cah/P-5)