visitaaponce.com

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menargetkan 520 satuan kerja (satker) dapat masuk ke dalam kategori zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBB). Untuk itu, Kemenkumham telah mendaftarkan ke-520 satker untuk mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Tahun lalu 139 satker kita usulkan dari usulan itu kita berhasil dapat 43 satker pembangunan zona integritas. Ini prestasi tidak jelek, ini baik tapi tahun ini kita akan mengusulkan 520 satker kepada Kemenpan RB selaku tim penilaian nasional," kata Yasonna saat memimpin apel pembekalan WBK/WBBM di Kantor Kemenkumham dan disiarkan ke publik melalui layanan streaming, Senin (3/8).

Dikatakan oleh Yasonna, 520 satker yang telah didaftarkan oleh Kemenukumham merupakan jumlah satker terbesar di antara kementerian atau lembaga di Indonesia. Di awal tahun 2020 Kemenkumham juga telah mencanangkan program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evalusi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI).

"Kami adalah kementerian yang terbesar mengusulkan WBK/WBBM. Penguatan untuk memastikan, pertanyaan bisa tidak kita melakukannya? Para kakanwil, para kadiv, kepala UPT, pasti bisa tergantung kita," terangnya lebih lanjut.

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga menargetkan dari 520 satker yang diusulkan minimal 70% dapat terpenuhi di 2020. Dengan demikian Yasonna berharap masyarakat dapat menilai bahwa Kemenkumham sebagai kementerian panutan pelayanan publik.

"Target kita 70% maka boleh kita katakan ke satker WBK WBBM orang-orang akan melihat pelayanan publik kita berbeda Kemenkumham, top markotop!" seru Yasonna.

Yasonna menambahkan, kunci meraih kepuasan publik untuk WBK dan WBBM sesungguhnya sangat sederhana. Tiga poin utama, pertama sapa, kedua, senyum, dan ketiga terima kasih atau maaf jika terdapat kesalahan.

"Tiga itu modal utamanya. Kalau kita bisa 70%, ini amazing. Kepada para kordinator eselon 1 selaku pembina saya perintahkan untuk mengawal satuannya, sehingga memenuhi kriteria Kemen PAN Rebiro," jelas Yasonna. (P-2)