Tolak Wacana RS COvid-19 Khusus Pejabat, NasDem Menyakiti Rakyat
![Tolak Wacana RS COvid-19 Khusus Pejabat, NasDem: Menyakiti Rakyat](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2021/07/e590d5389366c5683ec97fd59e06f819.jpg)
WAKIL Ketua Fraksi Nasdem Willy Aditya menekankan dalam kondisi pandemi sekarang DPR harus bersama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju infeksius covid-19. Hal ini merespon usulan disediakannya rumah sakit khusus pejabat negara yang terinfeksi covid-19.
"Usulan yang disampaikan untuk membangun RS khusus bagi pejabat negara saya kira berlebihan dan akan menyakiti perasaan publik. Bukan saat ini mengusulkan hal yang justru membangun jurang pemisah. Saya kira lebih tepat, anggota DPR untuk sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid 19 ini. Bukan dengan usulan membangun RS yang justru menempatkan keistimewaan yang tidak penting," ungkapnya, Kamis (8/7).
Baca juga: 12 Menteri di India Mengundurkan Diri
Menurut Willy ada banyak cara agar masyarakat termasuk anggota DPR terlindungi dari pandemi selain menuntut pendirian RS eksklusif. Promosi pembatasan mobilitas, hidup sehat dan prokes, mendorong tempat-tempat isoman berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai, dan banyak lainnya.
"Contoh gotong royong yang ditunjukan warga saat ini seharusnya menjadi pembelajaran penting," imbuhnya.
Anggota DPR sepatutnya mendorong gotong royong demikian dam ikut memfasilitasi sesuai daerah pemilihan masing-masing.
"Tentu sebagai anggota DPR juga perlu mendorong lahirnya kebijakan negara yang dapat menjadi payung hukum tindakan cepat tanggap dalam masa kedaruratan bagi aparatur pemerintah," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw meminta pejabat diistimewakan saat pemerintah berjibaku mengendalikan lonjakan kasus covid-19.
Pemerintah diminta mengadakan rumah sakit (RS) khusus covid-19 untuk pejabat negara. Banyak pejabat, khususnya anggota DPR, yang kesulitan mendapatkan fasilitas perawatan saat terpapar virus korona.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara," kata Rosaline seperti dikutip Medcom.id, kemarin.(OL-4)
Terkini Lainnya
Perlunya Suara Rakyat untuk Sadarkan Pejabat Publik agar Junjung Moral dan Etika
2 Sebab Lunturnya Keteladanan Pejabat Publik Menurut Romo Magnis
Wah Parah! 14 Ribu Pejabat Belum Menyerahkan LHKPN ke KPK
Flexing, Sekda Riau Harus Disanksi Biar Kapok
Sekjen KLHK Raih Penghargaan 'Birokrat Terbaik' dari Himpunan Alumni IPB
Kepala BP Batam Lantik Pejabat Struktural Badan Usaha Bandar Udara dan Pelabuhan
CIMB Niaga Syariah Komitmen Hadirkan Pembiayaan Kesehatan yang Mudah
Fasilitas Kesehatan di Gaza Sudah Mencapai Ambang Kehancuran
Ketimpangan Distribusi Dokter di Daerah dan Perkotaan jadi Masalah Serius
Integerasi Layanan Kesehatan di Wilayah Timur Jakarta Dimulai
2 Ton Alat Kesehatan Bermerkuri Ditarik dari Faskes di Bali
Hampir 500 Jemaah Haji Meninggal Karena Kekurangan Fasilitas dan Medis di Tengah Panas Terik
Perlukah Moderasi Beragama Dikembangkan sebagai Budaya Keilmuan?
Menghirup Kecubung Pemberantasan Korupsi
Anak Korban Tindak Kekerasan Orangtua
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap