Seknas Fitra Kebijakan Rangkap Jabatan Harus Dievaluasi
![Seknas Fitra: Kebijakan Rangkap Jabatan Harus Dievaluasi](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/03/be30cae061a2b27e838cc181cd87fbbf.jpg)
SEKNAS Fitra menyoroti rangkap jabatan pejabat negara menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Seknas Fitra menemukan dari 243 komisaris BUMN, 45 persennya adalah pejabat pemerintah.
Di Kementerian Keuangan, misalnya. Seknas Fitra menemukan 39 pejabat mulai dari eselon I sampai II merangkap jabatan dengan menjadi komisaris di berbagai BUMN. Pejabat eselon I dan II Kementerian Perhubungan juga banyak merangkap sebagai komisaris di PT Jasa Raharja, Kereta Api Indonesia, PT Pelindo, sampai PT GMF Aero Asia.
Menurut tim Advokasi dan Kampanye Seknas Fitra Gulfino Guevarrato, pejabat pemerintah yang merangkap komisaris BUMN melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 17 aturan itu melarang pejabat pemerintah merangkap jabatan. "Kebijakan rangkap jabatan ini patut dievaluasi," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Selasa (7/3).
Senada dengan Gulfino, akademisi Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai pejabat yang merangkap komisaris tidak menunjukkan etika sebagai aparatur pemerintahan yang baik kepada masyarakat. Sebagai pejabat, kata dia, negara sudah memberikan fasilitas dan gaji besar.
"Rangkap jabatan itu rawan konflik kepentingan yang ujungnya mendekati korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seolah-olah tidak ada orang lain yang mampu berdiri di komisaris. Pak Jokowi mesti mengevaluasi soal rangkap jabatan ini," katanya.
Berikut daftar beberapa pejabat pemerintah yang menjadi atau pernah rangkap jabatan jadi komisaris BUMN.
Pejabat Kemenhub:
1. Hendro Sugianto, Dirjen Perhubungan Darat, Komisaris Utama PT Jasa Raharja
2. Maria Kristi Endah Murni, Dirjen Perhubungan Udara, Komisaris PT GMF Aero Asia Tbk
3. Arif Toha Tjahjagama, Dirjen Perhubungan Laut, Komisaris PT Pelindo
4. Mohammad Risal Wasal, Dirjen Perkeretaapian, Komisaris PT KAI
5. Harno Trimadi, Direktur Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Komisaris Wika Beton
6. Wahyu Adji Henpriarsono, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, Komisaris Pelni
7. Gede Pasek Suardika, Irjen Kemenhub, Komisaris PT INKA. (H-3)
Terkini Lainnya
Gagal Kelola Konflik Kepentingan, ICW: 121 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan
Anies Baswedan Sindir Pejabat Rangkap Jabatan Bertumpuk-tumpuk
ASN dan Rangkap Jabatan
Larangan Dobel Gaji Bos BUMN akan Menghemat Anggaran
Pejabat BUMN Rangkap Jabatan Dilarang Terima Gaji Dobel
Jangan Ada ASN Kemenkeu Merangkap Konsultan Pajak
Kebijakan Agresif NATO
Merawat Pendidikan Menjaga Bangsa
Muhammadiyah sebagai Gerakan Kebudayaan
Memahami Perlinsos, Bansos, dan Jamsos
Menyempitnya Ruang Fiskal APBN Periode Transisi Pemerintahan
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap