Jangan Ada ASN Kemenkeu Merangkap Konsultan Pajak
ANGGOTA Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso menekankan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan tidak boleh lagi menutupi praktik anak buahnya yang sudah melanggar aturan yakni sebagai aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu yang merangkap atau mendirikan jasa konsultan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus proaktif menindak semua anak buahnya yang diduga miliki jasa tersebut.
“Jangan ada rangkap jabatan karena akan menimbulkan konflik interest. Bisa juga kalau konsultannya dari pegawai pajak akan ada laporan pajak yang dimanipulasi karena mereka mengetahui celah kelemahan di DJP,” ungkapnya saat dihubungi, Kamis (9/3).
Dia mendesak aparat penegak hukum termasuk kementerian keuangan untuk menelisik agar kotak pandora terkuak selebar-lebarnya dan uang negara terselamatkan.
Baca juga: Praktik Konsultan Pajak Sudah Lama Terjadi di Kemenkeu
“Ini harus betul-betul ditelisik karena ini perbuatan yang merugikan negara dan nilainya besar. Kita harus selamatkan uang negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan membangun negara ini,” tukasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dilarang menjadi konsultan. Jika sudah pensiun baru dibebaskan.
Baca juga: 200 Hasil Analisis PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun
"Kalau masih aktif (sebagai pejabat di Ditjen Pajak) itu jelas enggak boleh," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. (Sru/Z-7)
Terkini Lainnya
Kawasan Asia Pasifik Masih Jadi Incaran Perusahaan Multinasional
WNA Australia Dideportasi setelah Ketahuan Bisnis Jasa Konsultan Ilegal
Sanggahan Atas Konsultan Hukum Sebut Akuisisi SBS Sumsel Sesuai Aturan
Konsultan Komunikasi Inke Maris Luncurkan Brand Impact dan Imagine
Frank Wormuth Jadi Konsultan Pelatih Timnas U-17, Ini Alasan PSSI
Aplikasi Tnos Mudahkan Publik Dapat Akses Pelayanan Hukum
Publik Butuh Layanan Konsultan Pajak Berintegritas
Kontribusi Pasar Modal terhadap Ekonomi Indonesia
PT Joowon Tech Indonesia Mengantongi Izin Gudang Berikat dari Bea Cukai Banten
Cegah Barang Ilegal, Kebijakan Bea Masuk 200% Perlu Diikuti Penegakan Hukum
Implementasi Pemadanan NIK dan NPWP: Prodi Manajemen Pajak UKI Gelar PKM untuk Sosialisasi Peraturan Baru Perpajakan
KPK Ultimatum Pengusaha Tambang untuk Bayar Pajak dan Hindari Korupsi
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Manajemen Sekolah Penghalau Ekstremisme Kekerasan
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap