visitaaponce.com

PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi agenda nasional yang tak hanya memprioritaskan aspek infrastruktur semata. Namun, aspek pertahanan perlu diperhitungkan dengan matang jika ingin pembangunan IKN dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam pembekalan Forum Strategi II Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61, Kamis 25 Mei 2023, pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengungkap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang mungkin muncul. Itu sebabnya aspek pertahanan sangat penting dalam pembangunan IKN.

"IKN yang berada di jalur air laut kepulauan Indonesia (ALKI) II berpotensi menjadi wilayah perlintasan kapal selam aliansi militer AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), terutama jika ketegangan di Laut China Selatan (LCS) meningkat. Kerawanan IKN jadi meningkat," kata Ngasiman Djoyonegoro dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5).

Agenda pembekalan Forum Strategi II Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 dibuka oleh Laksamana Pertama TNI Fauzi yang merupakan Wadan Seskoal dan diikuti 109 orang yang terdiri dari 101 dari Pasis AL, 2 dari Pasis AD, 2 dari Pasis AU, dan 4 dari Pasis Polri. Selain itu hadir para pembina dan pengasuh Seskoal. Pembekalan Forum Strategi II Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 sekaligus sebagai instrumen penguatan pertahanan dalam lansekap mereaksikan isu-isu strategis di kawasan.

Seperti diketahui, di kawasan Asia Pasifik terdapat beberapa aliansi militer yang salah satunya ialah AUKUS. AUKUS ialah aliansi militer tiga negara, yakni Australia, Inggris, dan Amerika yang merespons situasi di LCS. Dalam kesepakatannya, Amerika memberikan bantuan kapal selam tenaga nuklir kepada Australia. Untuk membawa kapal selam dari Australia ke LCS, kapal selam itu tentu harus melewati Indonesia. Rute paling dekat ialah jalur ALKI II.

Potensi ATHG yang lain yaitu kemajuan ekonomi di jalur IKN memosisikan ALKI II sebagai kawasan yang terbuka. Tak hanya terhadap perdagangan komoditas legal, tetapi juga komoditas ilegal, seperti narkoba, black market, hingga perdagangan manusia. "Situasi ini menuntut banyak titik poin pertahanan, terutama oleh TNI, termasuk operasi dan patroli. TNI harus mempersiapkan diri dengan program dan peralatan yang lebih canggih," kata Simon, panggilan akrabnya, yang juga merupakan Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta.

Gelar kekuatan militer negara adidaya, menurutnya, jelas tidak akan jauh-jauh dari lautan Indonesia. Pasukan dan alutsista yang beroperasi di darat, laut, dan udara, serta di ranah siber dan ruang angkasa akan dikerahkan secara penuh untuk membendung kekuatan serangan Tiongkok di kawasan Pasifik. "Multi domain operation tak bisa ditawar lagi. Kebijakan, program, SDM, dan kelembagaan mulai diarahkan untuk menyiapkan multi-domain operation," ungkap Simon.

Multi domain operation merupakan serangkaian kebijakan yang bertujuan membangun interoperabilitas antarmatra sehingga serangan bisa lebih terarah dan efektif. "Semua itu dikerangkakan dalam Revolution in Military Affairs (RMA). Indonesia telah memulai langkah RMA sejak industri pertahanan digalakkan. Sekarang tinggal meningkatkan relevansi RMA tersebut untuk pertahanan IKN," kata Simon.

Serangkaian kebijakan, program, SDM maupun kelembagaan fakta sejarahnya harus ditunjang dengan struktur fundamental yakni relasi dalam bentuk sinergi atau perimbangan (balanced of power) untuk terus diulas, baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang guna mengokohkan posisi Indonesia dalam permainan global. "Setidaknya untuk mencapai relasi sinergi minimal memenuhi empat instrumen dasar, yakni diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi (DIME). Dengan terpenuhinya instrumen tersebut, yang tangible (berwujud nyata) akan mendorong instrument of power (instrumen kekuatan)," tandasnya. (Z-2)