visitaaponce.com

KETUA DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan dirinya belum mengetahui tentang rencana bantuan hukum untuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam menghadapi pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia juga menepis isu pemeriksaan tersebut diduga memiliki unsur politis

"Kami tidak perlu mengomentari itu karena memang (Airlangga) sudah ada tim hukumnya sendiri. Dan soal isu itu tidak ada tuh sampai sekarang kami tidak ada intruksi apa pun," ujarnya.

Dave yang dihubungi, Selasa (25/7) menekankan Golkar juga tidak akan menggelar Munaslub seperti yang digembar-gemborkan beberapa pihak.

Baca juga : Airlangga Diperiksa 12 Jam, Golkar: Tak Ada yang Spesial

"Tidak ada munaslub," tegasnya.

Baca juga : Bahlil Nyatakan Siap Jadi Ketum Golkar Asal Melalui Munaslub

Pergantian ketua umum partai memang akan dilaksanakan sesuai jadwal dan aturan yang ada dalam AD/ART Partai Golkar. Musyawarah Nasional Partai Golkar menurut Dave akan digelar di penghujung 2024 sehingga setiap kader bisa mengajukan sesuai dengan persyaratan calon ketua umum.

"Silahkan ikut munas yang akan datang pada penghujung 2024 dan susah diatur dalam AD/ART Golkar untuk syarat-syarat maju caketum," paparnya.

Pernyataan senada juga disampaikan kader sekaligus tim pemenangan pemilu Airlangga Hartarto, Nusron Wahid. Nusron menjelaskan dirinya belum mengetahui adanya bantuan hukum bagi ketuanya tersebut.

"Saya belum tahu dan belum ada penjelasan dari partai," tuturnya.

Sementara itu Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Almanzo Bonara dalam keterangan tertulisnya mengatakan saat ini Partai Golkar dalam keadaan yang tidak baik. Hal ini terlihat dari elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu yang merosot, ditambah dengan kasus yang sedang membayangi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Wacana munaslub di tubuh partai Golkar yang saat ini sedang bergulir di tengah-tengah mencuatnya dugaan kasus korupsi Airlangga Hartarto selaku Ketum DPP Partai Golkar bagi kami adalah solusi untuk menyelamatkan partai dari berbagai problem yang sedang dihadapi oleh partai Golkar,” jelasnya.

Kasus korupsi yang mengelilingi Airlangga Hartarto semakin menguat usai dirinya diperiksa selama 12 jam oleh Kejaksaan Agung. Dia mengungkapkan kasus tersebut akan semakin memperburuk elektabilitas partai Golkar di tahun politik. Apalagi berdasarkan beberapa survei Golkar memang cenderung mengalami kemerosotan bahkan sebelum Airlangga diperiksa Kejaksaan Agung.

"Oleh karena itu kami meminta kepada Airlangga Hartarto selaku ketua umum untuk fokus saja dengan proses hukum yang sedang dijalani, dan kami mendorong DPP Partai Golkar serta para senior untuk sama-sama menyikapi problem partai dengan secepatnya mempersiapkan Munaslub. Hal ini penting guna melahirkan kepemimpinan baru yang bisa membawa perubahan bagi partai. Reposisi kepemimpinan baru Partai Golkar sangatlah penting dan urgensi untuk segera dilakukan dalam rangka menyelamatkan partai menuju kemenangan kontestasi Pemilu 2024,” ujarnya. 

Kasus korupsi yang membayangi Airlangga berpengaruh ke aspek lain selain elektabilitas, seperti proses konsolidasi dalam upaya mengejar pemenangan Pemilu 2024.

"Jadi tak bisa dimungkiri bahwa terdapat beban moral di internal Partai Golkar akibat kasus tersebut dan dari sinilah Munaslub dibutuhkan untuk melakukan evaluasi terhadap putusan Munas 2019 terkait amanat Airlangga jadi calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres 2024, sekaligus wacana menghadirkan kebaruan di partai Golkar melalui perubahan kepemimpinan," tandasnya. (Z-8)