visitaaponce.com

PENOLAKAN Airlangga Hartarto soal desakan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mendapat sindiran halus dari publik. Pasalnya, Airlangga terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan Setya Novanto dari posisi ketua umum Golkar lewat Munaslub. 

Direktur Executive Partner Politik Indonesia AB Solissa melihat adanya sirkulasi elite yang cukup menarik di tubuh Golkar. Ketika ada kasus hukum menimpa Setya Novanto, Airlangga hadir bak tokoh "Hero" pada waktu itu, lalu naik lewat Munaslub. 

Tetapi, seiring berjalannya waktu, pada gilirannya saat ini Airlangga terseret pada posisi Setya Novanto. Saat ini, sebagian kader mendorong untuk diadakan Munaslub, mengingat sang ketua umum diduga terlibat dalam kasus hukum. 

Dalam konteks ini, Solissa menilai Munaslub dalam tradisi Golkar bukanlah sesuatu yang diharamkan, mengingat Airlangga Hartarto sendiri terpilih sebagai ketua umum partai dari Munaslub.

“Munaslub di Partai Golkar itu bukan sesuatu yang diharamkan. Ada mekanismenya, bahkan, Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar itu prodak Munaslub,” kata Solissa kepada wartawan, Rabu (2/8).

Dikatakan Solissa, desakan dilakukan Munaslub adalah hal yang wajar dan itu bagian dari dinamika partai, apalagi para kader melihat tidak ada sosok yang mampu diusung Golkar sebagai Capres atau Cawapres pada Pilpres 2024. 

“Jadi, saya melihat keinginan kader Golkar yang mendesak penyelenggaraan Munaslub untuk segera dilakukan sebagai hal yang biasa. Itu adalah dinamika di partai. Sebagai partai besar, pasti ekspektasi kader terhadap pencapaian suara Golkar di 2024 juga tinggi,” ujarnya.

Menurut Solissa, melihat dinamika di Partai Golkar yang mendesak dilakukan Munaslub ini karena ada dua faktor. 

Pertama, adanya dugaan keterlibatan Airlangga dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) atau bahan baku minyak goreng yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI. Dampaknya bagi elektoral partai berpotensi akan terus merosot.

“Dugaan korupsi ini membuat citra partai Golkar semakin terpuruk menjelang pemilu. Situasi ini tentu membuat para kader di akar rumput (Grassroots) terganggu mengingat pemilu tinggal beberapa bulan ke depan,” ucapnya.

“Kedua, performa elektoral Golkar dibeberapa survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei kredibel terus mengalami penurunan yang signifikan. Terbaru, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil temuannya, elektabilitas Golkar hanya 6% yang mengakibatkan partai yang pernah berjaya di era Orde Baru ini bisa terdepak dari tiga besar di Pemilu 2024,” jelasnya.

Selain itu, elektabilitas Airlangga yang stagnan ini juga menjadi faktor keresahan para kader dan elit partai, karena Airlangga telah diputuskan sebagai Capres pada Munas 2019 lalu, namun elektabilitas Airlangga tidak kuat hingga Capres andalan Golkar ini tidak dilirik oleh koalisi partai pada Pilpres 2024 .

“Soal elektabilitas Airlangga yang stagnan juga menjadi beban tersendiri bagi Golkar. Pasalnya, namanya sudah diputuskan sebagai capres di Munas 2019 dan Rapimnas partai 2021 sebagai capres, namun hingga saat ini elektabilitasnya cenderung menurun,” ungkapnya.

“Hasil survei yang terbaru, posisi Airlangga berada paling bawah, hanya 0,7% sebagai capres, sedangkan sebagai cawapres, posisi Airlangga jauh dibawah kandidat lain, dan tidak masuk top five atau lima besar cawapres potensial,” tutup Solissa. (RO/Z-1)