visitaaponce.com

INISIATOR Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Abdul Wahab mengingatkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto agar fokus menghadapi kasus korupsi CPO yang belakangan ini ikut menyeret namanya, daripada sibuk menyerang balik tokoh senior dan kader Golkar yang mengusulkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). 

Hal itu dikatakan Sirajuddin merespon pernyataan Airlangga Hartarto yang menuding pihak internal Golkar yang ingin menggelar munaslub dengan sebutan "Bajak Laut" karena berusaha menggoyang posisinya sebagai ketua umum. 

Sirajuddin kembali mengatakan, dalam anggaran rumah tangga (ART) Partai Golkar sudah diatur terkait munaslub, sehingga istilah bajak laut tidak layak disampaikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum partai. 

“Jadi yang pertama adalah munaslub itu bukan satu hal yang haram dilakukan dalam Partai Golkar. Jadi sebab-sebabnya sudah jelas di dalam anggaran rumah tangga, kalau misalnya ada istilahnya bajak laut dan segala macam justru pertanyaan sebaliknya memangnya ada yang mau membajak Golkar,” kata Sirajuddin kepada wartawan, Jumat (11/8).

Menurut Sirajuddin, tidak ada satupun kader Golkar yang mau membajak partai berlambang pohon beringin ini, namun dorongan para kader terkait munaslub ini semata-mata untuk menyelamatkan partai setelah Airlangga Hartarto tersangkut kasus korupsi minyak goreng atau CPO. 

“Menurut yang kita lihat, dinamika hari ini kan tidak ada orang yang membajak, ini kan problem utamanya itu adalah muncul problem hukum yang hari ini dialami Pak Airlangga yang berkaitan dengan pemanggilan di Kejaksaan sebagai saksi berkaitan dengan korupsi CPO,” ujarnya.

Untuk itu, Sirajuddin menilai sebagai partai besar semestinya semua kader harus memikirkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi, kemungkinan-kemungkinan proses hukum atas Airlangga meningkat dari saksi menjadi tersangka.

Sebab, berkaca pada kasus KTP-E yang menjerat nama Setya Novanto, hal tersebut terus membayangi ingatan para kader karena dikhawatirkan kasus korupsi CPO ini menjadi bola panas yang membahayakan posisi ketua umum dan Partai Golkar. 

“Jadi jangan alergi melihat kata-kata munaslub itu sebagai suatu hal yang dianggap proses pembajakan di dalam Partai Golkar. Pasalnya, munaslub di Partai Golkar itu kan bukan suatu hal yang baru sudah pernah dilakukan dua kali, jadi bukan suatu hal yang baru," ucap Sirajuddin

"Kita punya pengalaman tentang persoalan hukum yang dialami oleh Pak Novanto dulu. Semua orang menganggap Pak Novanto aman-aman dengan kasus e-KTP, ternyata ujung-ujungnya kan Pak Novanto menjadi tersangka di KPK. Berkaitan dengan itu sehingga munculah munaslub,” tambahnya

Sirajuddin menyesalkan pihak yang dulu terlihat vokal bersuara saat dihadapkan pada kasus Setya Novanto. Ia melihat ada perlakuan yang berbeda dan kurang sensitif dalam merespon masalah yang sebenarnya sangat besar.

"Apakah kasus yang dihadapi Airlangga saat ini di Kejaksaan itu sudah ada pernyataan? Kecuali (mungkin) jika sudah ada pernyataan resmi daripada Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa Airlangga tidak terkait dengan urusan CPO," jelasnya

Dikatakan pria yang akrab disapa Siraj ini, sebagai kader Partai Golkar, ia meminta kepada Kejagung untuk memperjelas status Airlangga dalam kasus korupsi CPO ini. Jika Airlangga tidak terkait dengan kasus CPO Kejaksaan segera mengatakan bahwa Airlangga tidak terkait, sehingga citra Partai Golkar di dalam menghadapi Pemilu tidak terpuruk akibat terbebani bayang-bayang kasus korupsi tersebut. 

“Tinggal tujuh bulan lagi, kita ingin citra Golkar bisa baik di tengah-tengah masyarakat karena ini penting. Perlu diketahui, transisi dari Pak Novanto ke Pak Airlangga itu di dalam Munaslub itu Pak Airlangga mengangkat kata ‘Golkar Bersih’ sebagai tema munas, apakah hari ini dengan kasus seperti itu masih tetap diberlakukan kata Golkar bersih itu. Jadi itu yang berkaitan dengan persoalan bajak laut,” ungkapnya.

Siraj juga mengingatkan Airlangga soal klaim pintu Golkar tertutup kepada kader yang terus mendorong munaslub, karena dalam aturan partai munaslub sangat terbuka dan bukan barang haram. 

“Jadi justru munaslub itu adalah suatu bagian daripada aturan yang ada di dalam Partai Golkar, tidak ada istilah seperti yang dikatakan Pak Airlangga. Ada pintu munaslub tetapi munaslub itu dilakukan apabila ada kejadian yang luar biasa," ungkapnya

Lanjut Sirajuddin, mengatakan pelaksanaan munaslub tinggal menunggu momentum yang tepat. Jika nanti ada kejadian yang luar biasa seperti misalnya Airlangga ditetapkan tersangka hal itu bisa menjadi pintu pembuka diadakannya munaslub. 

Meskipun kata Siraj tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kita minta, kita dorong kepada Jaksa Agung supaya ini tidak berlarut-larut, dan mengganggu citra Partai Golkar, jangan sampai ini terlalu-larut menjadi polemik politik, urusan hukum dan itu mengganggu daripada citra Partai Golkar,” sambungnya.

Siraj pun mengingatkan Airlangga Hartarto bahwa masalah yang dihadapi partai Golkar saat ini bukan hanya memenangkan Pilpres 2024, tetapi bagaimana menyelamatkan partai Golkar yang terus mengalami kemerosotan suara jelang Pemilu. 

Dari berbagai lembaga survei menempatkan suara Golkar di Pemilu 2024 berada di angka 6%, dan angka ini setengah dari suara Golkar di Pemilu 2019 lalu. 

“Yang paling utama pesan kami sebagai kader kepada Pak Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar, realitas politik, realitas sosial hari ini harus diambil hikmah karena yang pertama adalah alat ukur yang paling mudah elektabilitas Partai Golkar dari survei ke survei mengalami penurunan terus," paparnya. 

Parahnya lagi, kata Sirajuddin, pribadi Airlangga sebagai calon presiden yang diamanatkan dalam Rapimnas Partai Golkar yang menetapkan dirinya sebagai calon presiden dari Partai Golkar tidak mengalami proses peningkatan elektabilitas yang signifikan, tapi justru sebaliknya selalu di angka di bawah 1%. 

Sirajuddin pun mengakui, komunikasi politik Airlangga Hartarto untuk membentuk koalisi menuju Pilpres 2024 selalu mengalami kebuntuan karena ketokohan Airlangga tidak mampu meyakinkan partai lain untuk berkoalisi dengan partai Golkar.

“Langkah yang dilakukan Pak Airlangga sebagai ketua umum Golkar saya melihatnya mengalami kebuntuan membangun koalisi, kenapa dikatakan kebuntuan misalnya menggagas lahirnya KIB, di tengah jalan ada yang lompat mendukung Ganjar yang diasuh PDIP. Artinya KIB itu secara de facto bubar karena tidak lagi dalam visi bersama,” jelasnya lagi.

Dijelaskan Siraj rencana membuat poros baru pun untuk menyaingi koalisi yang sudah terbentuk tidak jelas arahnya mau berkoalisi dengan siapa.

“Nah terus yang kedua menggagas adanya muncul poros baru, sampai hari ini poros baru pun yang mau coba digalang dengan PAN, tapi PAN punya agenda sendiri yang mendukung Erick Thohir," ucap Siraj.

"Nah realitas politik atau realitas sosial ini harus juga disadari Pak Airlangga karena itu ada tanggung jawab yang jauh lebih besar yang diemban oleh Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar menghadapi pemilu legislatif di 2024,” tutupnya. (RO/Z-1)