Pemilu Cacat Moral Melahirkan Kesengsaraan
![Pemilu Cacat Moral Melahirkan Kesengsaraan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/11/0e9b35c1448c4ab98cf382b7d9ce60c0.jpg)
INDONESIA dinilai sedang mengalami pembajakan demokrasi oleh kekuatan kartel politik yang berakibat pada penyalahgunaan wewenang dan demokrasi untuk kepentingan kekuasaan. Staf Khusus (Stafsus) Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Benny Susetyo mengatakan situasi yang dihadapi ini merupakan masalah besar agar pemerintah bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu kepentingan calon presiden tertentu.
"Masalah terbesar mengenai bagaimana negara ini menjaga roh demokrasi agar demokrasi itu tidak dibajak oleh kekuatan yang disebut kekuatan kartel dari politik. Karena apa, kalau kita melihat gejalanya pasca keputusan MKMK ada kesan intervensi kekuasaan itu terlalu dominan yang mengakibatkan demokrasi kita semakin terancam dan inilah yang dilihat oleh publik," ujarnya, Sabtu (11/11).
Dengan situasi tersebut maka mau tidak mau kita mendesak kehadiran alat negara birokrasi, polisi dan TNI benar-benar netral. Netralitas memang tidak bisa tumbuh dengan sendirinya tapi dibutuhkan komitmen dari penyelenggara negara untuk menunjukkan mereka memiliki kesiapsediaan untuk mengoreksi kebijakan yang hanya menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
Baca juga: Manuver Inkonstitusional, Pencawapresan Gibran Dinilai Cacat Legitimasi
"Dan itu yang sekarang ini bisa kita baca dengan tidak netralan. Maka kita berharap saatnya elit politik duduk bersama untuk mematuhi etika politik dan menjalankan etika kepatuhan untuk memberi jaminan pemilu ini diselenggarakan secara netral, jurdil dan adil serta tidak berpihak pada kepentingan pada satu kelompok yang harusnya tidak didukung," paparnya.
Kekuatan yang tersembunyi yang selama ini digunakan untuk mengintervensi situasi yang tidak menyenangkan akan menghadirkan pemilu dengan cacat moral. Pemilu dengan cacat moral akan sangat berbahaya dengan penyelenggaraan negara yang berpihak.
Baca juga: Pembelaan Anwar Usman Justru Merendahkan Citra dan Martabat Pribadi
"Kami berharap pada kejadian-kejadian ini harusnya segera dikoreksi kalau ada oknum yang terlibat dalam ketidaknetralan maka itu harus dipecat atau diproses hukum. Kalau tidak maka kita akan mengalami kehancuran demokrasi. Sudah saatnya penyelenggaraan negara untuk benar-benar menjalankan kepatuhan terhadap moralitas dan etika publik agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sesaat dan itu akan merugikan masa depan bangsa," tukasnya. (Sru/Z-7)
Terkini Lainnya
Calon Kepala Daerah Butuh Kematangan Jiwa Raga
HUT Bhayangkara, Presiden Minta Polri Sukseskan Pilkada dan Jaga Netralitas
Gelar Kongres, NasDem Usung Sinergi Membangun Bangsa
Jokowi Diminta Berhenti Cawe-Cawe dan Melakukan Nepotisme di Pilkada
Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’
Kekeliruan Pemahaman Demokrasi Post-Secular dan Agenda Kesetaraan melalui Konsesi Tambang
BPIP Minta Tambahan Anggaran Rp100 Miliar, untuk Apa Saja?
Megawati, Ganjar, dan Mahfud Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende
BPIP Lakukan Pengecekan Akhir Persiapan Upara Hari Lahir Pancasila
Pendidikan Pancasila Kekinian Ajak Milenial Hindari Paparan Terorisme
Sambut Hari Pancasila, BPIP Gelar Kirab Pancasila Bentangkan Merah Putih di CFD Jakarta
Pengamalan Pancasila Sila ke-2 dalam Kehidupan Sehari-hari
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap