Otorita IKN Gandeng Komnas HAM dan KPK Perkuat Pemberantasan Korupsi
OTORITA Ibu Kota Nusantara menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sinergi pemberantasan tindak pidana korupsi serta implementasi hak asasi manusia dalam tahapan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Sebagai langkah awal, ketiga lembaga tersebut telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Hunian Pekerja Konstruksi Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/12).
"Kami (Otorita IKN) menyambut baik kolaborasi dengan KPK dan Komnas HAM. Sejak awal kami ingin pola ESG (Environmental, Social, Governance) bisa terlaksana dan memiliki rekam jejak yang baik. Oleh karenanya, supervisi ini sangat membantu kami mencapai cita-cita tersebut," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Presiden Haruskan Semua Bangunan di IKN Green Building
Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango, yang menggantikan Firli Bahuri, mendukung penuh adanya sistem pengawasan yang nantinya KPK jalin bersama Otorita IKN.
Menurutnya, dua tugas utama KPK, yaitu pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan penyelenggaraan sistem pemerintah akan mampu berjalan maksimal dengan penandatanganan MoU ini.
"KPK percaya bahwa langkah penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan langkah yang benar dengan memaksimalkan kerja sama serta fungsi pengawasan yang kami (KPK) laksanakan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Otorita IKN," terang Nawawi.
Dalam MoU dengan KPK, sinergi kerja sama antara Otorita IKN dan KPK terbentuk dalam beberapa ruang lingkup, di antaranya pencegahan tindak pidana korupsi, monitoring penyelenggaraan pemerintah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, penyediaan narasumber dan ahli, serta pertukaran informasi dan/atau data.
Bambang juga menyebut sudah sangat mengantisipasi adanya 'bagi-bagi' di dalam otorita ini.
"Ada tiga bagi-bagi yang kita waspadai dan tidak kita lakukan, yaitu bagi-bagi proyek, bagi-bagi posisi yang mana kita sudah membuka seleksi penerimaan secara terbuka, dan terakhir bagi-bagi kavling di mana kami selalu meminta audit dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," kata Bambang.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sirigo antusias untuk bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap berjalannya pemenuhan HAM dalam pembangunan IKN.
Baca juga: Jokowi Mengaku akan Rutin Setiap Bulan Berkunjung ke IKN
"Kami melihat ada dua bentuk pemenuhan HAM yang baik. Pertama, bagaimana penyediaan hunian pekerja konstruksi yang memberikan kondisi yang layak pada pekerja dan tidak membebani psikologis mereka. Hal kedua adalah upaya reforestasi yang dicanangkan di Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk penghargaan kepada lingkungan," jelas Atnike.
"Dengan adanya MoU ini, kami akan melakukan pengawasan secara langsung dan membantu advokasi pemenuhan hak bagi semua pihak dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara," imbuhnya.
Kerja sama dalam memastikan HAM ditegakkan dalam pembangunan IKN juga dijalin dengan MoU antara Otorita IKN dan Komnas HAM dengan ruang lingkup di antaranya pengamatan situasi HAM dalam proses pembangunan IKN, penyusunan kajian HAM dalam proses pembangunan lKN, pengarusutamaan HAM dalam penyusunan kebijakan pembangunan IKN, penguatan kesadaran HAM dan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan mandat Komnas HAM di IKN.
Kepala Otorita IKN menambahkan bahwa pihak Otorita IKN sangat terbuka dalam untuk KPK dan Komnas HAM untuk berkantor di Nusantara. Ia menyebut bahwa hal tersebut akan mempermudah kolaborasi dan koordinasi selepas
penandatanganan MoU ini. (Z-6)
Terkini Lainnya
Ketua Sementara KPK Minta Penyidik Abaikan Permintaan Megawati Terkait Kasus Harun Masiku
Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango Tegaskan Perintah untuk Rossa dari Pimpinan
Judi Online Diduga sudah Menjangkiti Pegawai di Lingkungan KPK
Bareskrim Sebut Laporan Ghufron ke Anggota Dewas KPK Masih Diselidiki
Sekda Jateng: Keluarga Punya Peran Penting Cegah Korupsi
KPK Diminta Tak Gentar Hadapi Elite PDIP yang Terindikasi Lindungi Harun Masiku
Perlunya Suara Rakyat untuk Sadarkan Pejabat Publik agar Junjung Moral dan Etika
2 Sebab Lunturnya Keteladanan Pejabat Publik Menurut Romo Magnis
Bantahan SYL soal Fee 20% Kementan Dinilai Masuk Akal
Maki Ancam Gugat Praperadilan Polda Metro Jaya Bila Kasus Firli tidak Ada Progres
Firli Bahuri tertangkap Kamera Main Badminton di GOR Djarum
Kapolda Metro Janji Tuntaskan Semua Perkara Firli Bahuri
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap