visitaaponce.com

PEMERINTAH mempercepat upaya transformasi layanan publik digital dengan menerapkan sejumlah langkah strategis. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Presiden, Selasa (9/1).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas diminta Presiden Jokowi mengoordinasikan percepatan transformasi digital pemerintahan untuk mewujudkan “jalan tol” pelayanan publik.

“Ibarat kata, bila sebelumnya Presiden telah meresmikan banyak jalan tol secara fisik, maka kali ini pemerintah akan membangun jalan tol pelayanan publik melalui keterpaduan layanan digital,” ujar Anas seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1).

Baca juga : Pemerintah bakal Integrasikan 27.000 Aplikasi Digital dalam Satu Portal

Anas mengatakan, Presiden Jokowi menyampaikan arahan bahwa dunia kini memasuki era baru yang serba digital, sehingga jajaran birokrasi juga harus mengubah cara bekerja.

“Maka transformasi dan keterpaduan layanan digital pemerintah adalah pekerjaan kolaboratif semua kementerian/lembaga dan pemda, karena Presiden ingin Indonesia menjadi negara terdepan dalam transformasi digital, salah satunya ditunjukkan lewat terpadunya layanan digital pemerintah, tidak lagi terpisah-pisah,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Anas merinci, terdapat sejumlah langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah yang ditekankan oleh Presiden Jokowi. Pertama, Indonesia harus segera berproses memiliki layanan digital terpadu atau tidak terpisah-pisah seperti selama ini. Layanan terpadu tersebut harus berbasis kebutuhan pengguna (user centric), bukan dengan pendekatan per instansi pemerintah.

Baca juga : Presiden: Inovasi Digital Untuk Pelayanan Publik akan Digencarkan 

“Selama ini, ketika rakyat ingin akses layanan pertanahan misalnya, harus _download_ dan isi data di aplikasi pertanahan. Lalu ingin akses kesehatan, _download_ lagi aplikasi kesehatan dan isi data lagi mulai awal. Kalau butuh akses puluhan layanan, maka harus _download_ juga puluhan aplikasi dan isi data dari awal puluhan kali. Masyarakat kesulitan, padahal Presiden inginnya ini serba mudah,” jelas Anas.

Keterpaduan layanan yang berbasis kebutuhan pengguna alias masyarakat menjadi perhatian utama yang harus dituntaskan dengan konsolidasi layanan digital ke dalam satu sistem atau portal nasional. “Kalau kita mengacu ke negara-negara dengan transformasi digital yang kerap dijadikan _benchmark_, warganya cukup masuk ke satu sistem atau portal untuk semua jenis layanan. Aksesnya _single-sign on_ (SSO), juga satu kali isi data untuk berbagai layanan,” jelas Anas.

Kedua, lanjut Anas, untuk mengakselerasi transformasi digital layanan pemerintah, Presiden Jokowi telah menyetujui transformasi BUMN Peruri menjadi “GovTech” alias tim pengelola digital pemerintah. Soal GovTech ini telah diatur dalam Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional yang diteken Presiden pada Desember 2023.

Baca juga : OMG Communication Gelar UMKM Summit 2024 secara Hibrida

“Di negara-negara dengan _e-Government Development Index_ terbaik menurut PBB, semuanya memiliki GovTech untuk keterpaduan layanan digital. Kebijakannya ada di Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), lalu implementasi transformasi digitalnya ada di GovTech tersebut,” ujar Anas.

Ketiga, Presiden Jokowi menekankan perlunya kerja kolaboratif di semua lini. “Misalnya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam dua hari ke depan, bersama Pak Mendagri, kami mulai mengonsolidasikan Pemda untuk integrasi layanannya ke dalam satu portal pelayanan publik, untuk kemudian diintegrasikan ke portal layanan nasional,” beber Anas.

Kerja kolaboratif juga diperlukan dalam memperkuat tiga fondasi transformasi digital, yaitu _Digital ID_ (Identitas Kependudukan Digital), _digital payment_, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan.

Baca juga : Warnai MWC 2024, PLN Icon Plus Kembangkan Bisnis Beyond Kilowatt-hour

Hal keempat, papar mantan bupati Banyuwangi tersebut, adalah perlindungan data pribadi. “Meskipun pertukaran data menjadi fondasi yang akan menentukan kesuksesan interoperabilitas layanan, soal perlindungan dan keamanan data pribadi harus menjadi _concern_ utama,” ujar Anas.

Kelima, papar Anas, langkah teknis awal dengan sembilan layanan prioritas yang akan dikonsolidasikan, diantaranya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, kepolisian, _digital ID_, _digital payment_, dan layanan aparatur negara. (Z-4)