visitaaponce.com

MERAWAT toleransi tidak lebih mudah jika dibandingkan dengan membangun toleransi. Merawat toleransi ialah suatu seni yang memerlukan tangan-tangan terampil. Tidak sedikit orang bermaksud baik membangun toleransi, tetapi malah menjadi bumerang. Merawat toleransi bukan hanya dengan kepintaran, melainkan juga keterampilan.

Salah satu isu toleransi ialah kerukunan antar dan internal umat beragama. Indonesia menjadi negara besar dan cukup disegani karena terciptanya kerukunan, terutama yang dikenal dengan trikerukunan, yaitu kerukunan antarumat beragama, kerukunan internal umat beragama, serta kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Trikerukunan itu ialah faktor utama terwujudnya NKRI. Indonesia menjadi salah satu referensi toleransi dunia.

Bagi bangsa Indonesia, toleransi dan kerukunan bukan hanya keniscayaan, melainkan juga kemutlakan. Bagi bangsa yang dipadati berbagai agama, budaya, etnik, bahasa, dan wilayahnya dipisah-pisahkan laut, tidak ada alasan apa pun untuk tidak mempriotaskan kerukunan kebangsaan. Konsekuensi dalam UUD 1945 tidak menetapkan salah satu agama sebagai agama negara maka NKRI harus memberikan pelayanan yang sama dan adil terhadap semua agama yang hidup di Indonesia. Indonesia dikenal bukan sebagai negara agama dan bukan pula negara sekuler.

Indonesia lebih dikenal sebagai negara Pancasila dengan semua agama dan setiap pemeluknya diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada agama eksklusif harus lebih dominan di antara agama-agama lain sekalipun di antaranya ada agama mayoritas mutlak dianut warganya.

Konsep NKRI seperti ini sudah dianggap final, bukan hanya oleh pemerintah (umara), tetapi juga oleh tokoh agama, ulama. Bahkan para pendiri dan pengurus NU, ormas Islam terbesar di dunia, sudah mendeklarasikan di dalam berbagai muktamarnya bahwa NKRI adalah bentuk final yang tak perlu diotak-atik lagi.

Adanya jaminan kebebasan beragama bagi semua pemeluk agama diatur di dalam UUD Negara RI 1945, khususnya dalam Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29, dan diperkuat dengan sejumlah produk perundang-undangan lainnya. Namun, di dalam mengamalkan agama ada rambu-rambu yang harus ditaati semua pihak agar tidak terjadi persinggungan satu sama lain yang bisa menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Tugas dan fungsi negara di dalam urusan agama di dalam NKRI sangat nyata dengan kehadiran Kementerian Agama, kementerian terbesar yang memiliki lebih dari 4.000 satuan kerja dari pusat sampai daerah. Dalam kementerian ini secara resmi diberikan anggaran pembinaan tidak sedikit melalui direktorat jenderal agama masing-masing, yaitu Dirjen Bimas Islam, Bimas Kristen (Protestan), Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha, dan Konghucu yang sedang dalam proses penggodokan struktur formalnya pada beberapa instansi terkait.

Toleransi antaraumat beragama artinya pengakuan, bukan pembenaran, terhadap agama-agama orang lain. Biarkanlah orang-orang lain menjalankan agamanya masing-masing. Sementara kita tetap menjalankan agama kita tanpa saling mengusik eksistensi dan substansi ajaran agama orang lain. Sangat indah redaksi yang digunakan Allah SWT dalam Al-Qur’an: Lakum dinukum wa liyadin (Untukmu agamamu dan untukku agamaku). Mungkin tidak ada kitab suci seterbuka Al-Qur’an dalam mengungkap pentingnya sikap toleransi. Puluhan kali Al-Qur’an menyebutkan eksistensi agama lain secara eksplisit seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

Dalam tradisi Islam, toleransi diistilahkan dengan tasamuh, dari akar kata samuha-yasmuhu, yang berarti murah hati, memaafkan. Tasamuh sering dihubungkan atau mempunyai kemiripan arti dengan akomodatif, tasahul (lapang dada, welcome, dan samhah) atau samahah (kemurahan dan kelapangan dada). Nuansa kebatinan tasamuh lebih terasa teduh dan damai daripada toleransi yang mengimplikasikan adanya unsur keterpaksaan atau tekanan dari luar.