visitaaponce.com

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang telah disahkan DPR mengasumsikan optimisme dan kewaspadaan dari gejolak perekonomian global.

Hal itu menurutnya dapat dilihat dari naiknya target pendapatan negara menjadi Rp2.463 triliun, lebih tinggi dari usulan pemerintah di RAPBN 2023 yang sebesar Rp2.443,5 triliun.

"Di situ kita sudah meletakkan kehati-hatian, yaitu apabila ekonomi dunia mengalami perlemahan dan kemungkinan terjadinya koreksi terhadap harga-harga komoditas," ujar Sri Mulyani saat memberi keterangan pers usai melakukan Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2022-2023 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9).

Meningkatnya target penerimaan itu, kata dia, disebabkan oleh perubahan target pendapatan perpajakan yang lebih tinggi Rp4,3 triliun menjadi Rp2.021,2 triliun dari usulan awal. Demikian halnya dengan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disahkan sebesar Rp441,4 triliun.

Pelaksanaan anggaran tahun depan akan diupayakan untuk hati-hati demi menghindari, atau setidaknya menekan dampak buruk dari ketidakpastian di tahun depan. "Kita akan melihat secara sangat hati-hati komponen yang menyumbangkan penerimaan negara," tutur Sri Mulyani.

Sedangkan dari sisi belanja, DPR telah mengesahkan alokasi dananya mencapai Rp3.061,2 triliun. Bendahara Negara mengatakan, itu merupakan kali kedua belanja APBN menembus angka Rp3.000 triliun.

Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun, di mana belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp1.245,6 triliun. "Belanja dari pemerintah pusat dan belanja non K/L adalah untuk menjaga rakyat dan perekonomian agar bisa terus melanjutkan momentum pemulihan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan menjaga agar daya beli bisa terpelihara," jelasnya.

Sedangkan transfer dana ke daerah disepakati mencapai Rp814,7 triliun. Sri Mulyani berharap anggaran itu dapat dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah daerah. Selain itu, hadirnya Undang Undang 1/2022 tentang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dapat mendorong sejumlah perbaikan di tingkat pemda.

Perbaikan tersebut melingkupi pelayanan publik maupun pelayanan dasar yang diberikan pemda kepada masyarakat. Dengan transfer dana tersebut dan kehadiran UU HKPD, Sri Mulyani berharap perekonomian daerah akan semakin pulih.

Dengan kesepakatan target pendapatan dan alokasi belanja negara itu, maka defisit anggaran 2023 dipatok sebesar 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara Rp598,2 triliun dengan alokasi pembiayaan utang mencapai Rp696,3 triliun.

"Kita akan terus menjaga agar pembiayaan ini dapat dilakukan dengan aman dan hati-hati, apalagi dalam situasi di mana sektor keuangan global mengalami dinamika yang sangat besar. Di 2023, kita juga akan melakukan pembiayaan investasi sebesar Rp176 triliun," tandasnya. (OL-8)