visitaaponce.com

PEMERINTAH bakal menjalankan program bantuan sosial berupa pemberian bahan pangan selama tiga bulan ke depan. Itu dilakukan untuk menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat keberlangsungan usaha di sektor pangan nasional.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy saat dijumpai di Jakarta, Kamis (9/3). "Ada rencana bantuan pemerintah untuk memberikan beras itu lebih kurang 21.300 keluarga penerima manfaat, beras 10 kg setiap bulan, Maret-Mei itu berarti 30 kg," ujarnya.

Pemerintah bakal memanfaatkan data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan beras tersebut. Sedangkan pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan beras ialah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog). Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan tersebut mencapai Rp7,8 triliun.

Baca juga: Kampanyekan Pengerjaan Konstruksi Berkualitas, Mapei Gelar Kompetisi Pembuatan Konten

Selain beras, lanjut Edhy, pemerintah juga bakal memberikan bantuan telur dan daging ayam kepada 2,065 juta keluarga penerima manfaat. Data peneriman manfaat tersebut bakal diambil dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Sedangkan pihak yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan tersebut ialah ID Food. Dana yang disiapkan untuk menjalankan bantuan tersebut mencapai Rp3 triliun.

“Ini untuk menurunkan stunting, karena itu protein. Ini juga untuk membantu teman-teman peternak karena memang harganya sedang jatuh sehingga mereka tidak bisa melakukan budi daya ternak. Karenanya, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan," jelas Edhy.

Baca juga: Meraih Kemakmuran dari Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Australia

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan inflasi selama Ramadan dan Idulfitri 2023. "Pemerintah kemarin telah memutuskan akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan nontunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan," tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, belanja pemerintah terus didorong untuk menjaga daya beli masyrakat dalam menghadapi ketidakpastian dunia. Pada 2022, misalnya, dana subsidi dan kompensasi energi melonjak dari Rp172 triliun menjadi Rp551 triliun.

Sedangkan pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp476 triliun untuk perlindungan sosial yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara subsidi dan kompensasi energi tahun ini dianggarkan sebesar Rp339 triliun. (Z-2)