visitaaponce.com

Pengawasan dan Penerapan GCG Kunci Akselerasi BUMN

Pengawasan dan Penerapan GCG Kunci Akselerasi BUMN
Kementerian BUMN.(Antara.)

PENGAMAT badan usaha milik negara (BUMN) Toto Pranoto mengatakan secara struktural kondisi BUMN bisa diakselerasi melalui transformasi bisnis dan perbaikan tata kelola perusahaan (good corporate governance). Pembentukan holding BUMN juga harus terus berlanjut dengan berbasis kualitas apabila pemerintah ingin memperbaiki kinerja menjelang akhir pemerintahan.

"Pembentukan holding bisa terjadi peningkatan nilai (value). Oleh karenanya strategi ke depan bukan lagi kuantitas tetapi lebih kepada kualitas," ucap Toto dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8/2023).

Artinya, jelas Toto, bukan lagi bicara jumlah holding BUMN akan dibentuk, tetapi cara menciptakan nilai (value creation) agar lebih baik sehingga daya saing BUMN holding bisa meningkat. "Saat ini ada 100 BUMN (sebagian sudah menjadi anak BUMN karena proses holding atau bergabung jadi satu karena merger). Dari jumlah itu terdapat 25 BUMN pada posisi teratas yang mampu menghasilkan lebih dari 85% total pendapatan dan laba dari seluruh BUMN," kata Toto.

Baca juga: BKPM: Penetapan Bea Keluar Ekspor Mineral Logam untuk Genjot Hilirisasi

Artinya, hanya BUMN unggulan yang mampu punya kinerja relatif bagus. Sisanya sebagian besar masuk kategori BUMN yang tidak berkinerja. Toto melihat proses pengawasan dan evaluasi perusahaan BUMN yang dilakukan Kementerian BUMN saat ini sudah baik. Begitu pula pengawasan dan evaluasi atas seluruh proyek infrastruktur termasuk di sektor transportasi yang dikerjakan sejumlah BUMN karya. Hal itu dalam rangka menjamin transparansi serta kesesuaian proyek tersebut sehingga dapat segera beroperasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekaligus memberikan efek berganda besar terhadap perekonomian.

Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian BUMN sangat berhati-hati dengan melakukan cek dan cek lagi, termasuk terkait operasional LRT, sebelum dibuka untuk masyarakat. Hal itu juga sebagai wujud tanggung jawab Kementerian BUMN agar semua proyek infrastruktur, khususnya sektor transportasi, saling terintegrasi, sehingga bermanfaat buat masyarakat luas. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden yang menugaskan Kementerian BUMN agar melakukan evaluasi, mencari solusi bersama kementerian terkait, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan proyek-proyek transportasi sesuai target. 

Baca juga: Laba Kuartal II Saudi Aramco Anjlok 38%, Kenapa?

Dengan berbagai macam tantangan yang ada, Kementerian BUMN kemudian membuat Project Management Office (PMO) besar bagi proyek ini yang terdiri dari berbagai komponen untuk mengatur pekerjaan sipil, sarana, stasiun, integrasi teknologi, peraturan, hingga negosiasi keuangan dengan berbagai pihak. Lebih lanjut Toto menjelaskan salah satu fokus BUMN karya dalam jangka pendek ini ialah restrukturisasi utang sebagai prioritas. Kesepakatan dengan para kreditur harus cepat ditangani. Untuk jangka panjang, perbaikan struktur keuangan harus dilaksanakan yakni porsi permodalan harus ditingkatkan sehingga terjadi keseimbangan dengan unsur pendanaan dari utang.  

Toto juga berharap penegakan tata kelola perusahaan yang baik perlu diintensifkan. "Saya menyambut baik kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung untuk penanganan kasus pidana BUMN. Namun akan lebih baik apabila didukung oleh pengawasan internal BUMN yang lebih berkualitas," ucap Toto. (Z-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat