visitaaponce.com

MENTERI Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi terkait kebutuhan pinjaman bagi mahasiswa yang membutuhkan dana untuk kuliah. Saat ini Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang menggodok formulasi untuk student loan atau pinjaman pendidikan bagi mahasiswa Indonesia yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan perguruan tinggi.

"Saat ini, dewan pengawas LPDP sedang membahas, meminta LPDP mengembangkan yang disebut student loan," kata Sri Mulyani pada paparan hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta, Selasa (30/1).

Tapi dewan pengawas LPDP juga waspada. Sebab berkaca pada praktiknya di negara maju seperti Amerika, program student loan sudah dilakukan, dan menimbulkan juga masalah jangka panjang.

Sri Mulyani mengatakan LPDP juga melihat dan sudah membahas dengan perbankan, LPDP nanti akan merumuskan bagaimana keterjangkauan atau affordability dari pinjaman tersebut sehingga tidak memberatkan mahasiswa, tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard, dan tetap memberikan afirmasi terutama kepada kelompok yang tidak mampu.

Baca juga: Konsep Student Loan 0% akan Dibahas DPR Bersama Kemendikbud Pekan Depan

"Itu semua kombinasi yang nanti harus kita capture di dalam desainnya," kata Sri Mulyani.

Saat ini LPDP sedang membahasnya untuk bisa kemudian nanti diputuskan di dalam dewan pengawas. Pemerintah akan terus memperbaiki dan mempertajam berbagai isu mengenai sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan melalui program yang bisa didanai oleh LPDP.

Pemerintah terus menggodok dan merumuskan kebijakan-kebijakan karena dana pendidikan itu harus dinikmati oleh terutama masyarakat generasi muda yang sekarang ini membutuhkan akses pendidikan.

Sejauh ini program LPDP terus mengalami banyak modifikasi, dari awalnya dimulai dengan hanya Rp1 triliun, dan sekarang sudah hampir Rp139 triliun, ditambah dengan pendapatan dari hasil investasi, dan apabila tahun ini ditambah lagi maka akan menjadi mendekati Rp150 triliun.

Dari program LPDP, banyak jendela yang dibuat, antara lain dana abadi abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, untuk pesantren, dan bahkan diusulkan untuk ada keadilan tidak hanya pesantren, tetapi juga kepada agama-agama lainnya.

Baca juga: Pengamat: Penghentian Tambahan Dana untuk LPDP Langkah yang Tepat

"Di dalam rapat dewan pengawas LPDP itu dibahas bagaimana supaya terjadi yang disebut keadilan. Juga ada dana abadi kebudayaan. Kemudian kami dukung dengan berbagai macam termasuk kami ingin produksi film-film di Indonesia makin baik, destinasi pariwisata bisa menggambarkan kekayaan budaya Indonesia," kata Sri Mulyani.

LPDP sebagai instrumen dana abadi merespon banyak hal termasuk kebijakan yang disebut beasiswa afirmasi, terutama untuk para murid jenjang S1, yang dahulu namanya bidikmisi, termasuk untuk kebutuhan yang sangat spesial seperti ketika Kementerian Kesehatan ingin memperbanyak jumlah dokter spesialis.

"Ini selalu kami coba akomodasi," kata Menkeu.

Tetapi LPDP tidak satu-satunya untuk mengatasi isu sumber daya manusia. Pemerintah memiliki dana pendidikan melalui transfer ke daerah untuk biaya operasi sekolah, melalui Kemendikbud, Kementerian Agama, BRIN, dan lainnya.

"LPDP adalah pelengkapnya. Jadi jangan sering memikirkan satu-satunya untuk mengatasi semua isu hanya LPDP," tutup Sri Mulyani.