Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto Ingatkan Bahaya Modus Pelanggaran THR tidak Dibayar
![Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto Ingatkan Bahaya Modus Pelanggaran THR tidak Dibayar](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/03/f85f68013535e4eea29932c56444d7c7.jpg)
ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto, mengingatkan bahaya modus pelanggaran tunjangan hari raya (THR) yang tak dibayarkan oleh perusahaan nakal.
“Modus pelanggaran THR seperti ini pertama tidak dibayar sama sekali, yang kedua bekerja di PHK lebih dari 30 hari sebelum hari raya biasanya terjadi PHK untuk menghindari THR,” ungkap Edy dalam rapat dengar pendapat bersama Menaker Ida di gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/3/2024).
Yang ketiga, kata Edy, pembayarannya dicicil THR dicicil hingga THR dibayar baru setelah hari raya.
Baca juga : Cegah Dwifungsi TNI/Polri, Komisi II: Perketat Persyaratan Jabatan ASN
“Yang kelima THR dibayar tapi diganti dengan bahan pokok itu biasanya bentuk-bentuk pelanggaran THR dari laporan,” tegasnya.
Edy juga menegaskan agar Menaker memberi sanksi administrasi terhadap pengusaha dengan Pasal 101 Permenaker nomor 6 tahun 2016 terkait THR.
Kemudian, Edy mengimbau Ida agar merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Baca juga : THR Gaji ke-13 ASN tak Cukup Dongkrak Perekonomian Nasional, Mengapa?
Dalam aturan tersebut, THR harus dicairkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.
“Kalau bisa, THR diberikan tidak H-7 tapi H-14. Karena harus merubah Permenaker itu," ucap Edy.
Sebaiknya, kata Edy, waktu pekerja swasta atau buruh lainnya menerima THR disamakan dengan aparatur sipil negara (ASN), dan TNI-Polri.
"THR ASN, TNI-Polri itu diberikan H-14 sebelum hari raya, jatuh tanggal 22 Maret 2024. Ini ada hal yang enggak sinkron," tandasnya. (Ykb/Z-7)
Terkini Lainnya
Diretasnya PDN Disebut Timbulkan Kerugian Keamanan, Ekonomi, hingga Kesehatan
Dianugerahi Kartini Award, Puan Tekankan Pentingnya Woman Support Woman
Penimbangan Nasional Serentak Diharapkan Capai 95% Anak untuk Deteksi Stunting
ICW Yakin Kasus Suap PAW Bukan Cuma Melibatkan
DPR Desak Pemerintah Dirikan Pusat Krisis untuk Tangani Peretasan PDNS
BSSN Anggap tak Ada Pencadangan Data Akibat Tata Kelola, Komisi I DPR RI: Itu Kebodohan
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Buat Kajian Akademis Soal KRIS
Masih Perlu Kerja Keras untuk Turunkan Stunting hingga 14 Persen di 2024
Anggota Komisi IX DPR Dorong Perusahaan Beri THR untuk Pengemudi Ojol
Legislator: Kualitas Udara Buruk Sudah Menyebar di Berbagai Wilayah
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Manajemen Haji dan Penguatan Kelembagaan
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap